Sosok Pahlawan Nasional MH Thamrin, Crazy Rich Betawi yang Lantang Membela Rakyat Kecil

Di Gemeenteraad, MH Thamrin berjuang keras untuk menuntut perbaikan kota, khususnya perkampungan rakyat. Dia sering masuk kampung keluar kampung untuk menyaksikan keadaan rakyati.

Dengan suara lantang saat berpidato di Dewan Kota, MH Thamrin menuntut kepada pemerintah supaya segera memperbaiki kampung-kampung di Jakarta. Pidatonya mendapat tanggapan baik. Pemerintah turun tangan. Usaha pertama yang dilakukan ialah membuat saluran air yang cukup besar agar kampung-kampung terhindar dari banjir. Usaha itu kemudian ditingkatkan dengan membangun Kanal Ciliwung.



MH Thamrin kemudian diangkat menjadi anggota Volksraad (Dewan Perwakilan Nasional/DPR) pada tahun 1927. Hal ini bermula saat salah satu kursi Volksraad dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Awalnya, kursi itu ditawarkan kepada HOS Cokroaminoto, tetapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi kepada Dr Sutomo. tetapi juga ditolak.

Dengan penolakan kedua tokoh besar ini, MH Husni Thamrin dianggap cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gemeenteraad.

Menjadi anggota Volksraad, MH Thamrin bersuara lantang tentang kesejahteraan buruh. Dia menuntut agar buruh mendapat hak kesehatan dan gaji yang pantas. Dia juga memperjuangkan penghapusan larangan sekolah swasta seperti Tamansiswa dan Muhammadiyah. Pada 1933, sekolah-sekolah itu diperbolehkan beroperasi.

Dalam Sidang Volksraad, dia juga mengkritik perlakuan terhadap buruh di Sumatera Timur. Hal ini tak terlepas dari hasil kunjungannya ke Sumatera Timur. Dia melihat kondisi buruh memprihatinkan. Mereka dituntut bekerja keras, tetapi kondisi sosial tidak memadai. Dengan sengaja, di sekitar permukiman buruh dibangun tempat judi dan tempat mabuk. Bila melakukan pelanggaran berat, mereka dicambuk atau dirotan.

Ternyata, kritik keras MH Thamrin terdengar hingga luar negeri. Amerika Serikat mengeluarkan reaksi keras. Muncul kampanye untuk tidak membeli tembakau Deli selama Poenale Sanctie atau hukuman yang dikenakan oleh pengusaha perkebunan Belanda kepada para kuli yang dianggap salah atau menyalahi kontraknya, diberlakukan. Akibat reaksi itu, Poenale Sanctie dihapuskan.

Pikiran dan tindakan MH Thamrin telah mendorong Kaum Betawi masuk dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang terbentuk tahun 1927 di Bandung. MH Thamrin terpilih menjadi bendaharawan. Pada tahun 1932 dalam kongres di Surabaya, MH Thamrin terpilih menjadi Ketua PPPKI dengan wakil ketua Otto Iskandar Dinata, rekannya dalam Volksraad.

Setelah Dokter Sutomo meninggal pada 1938, MH Thamrin yang menjabat sebagai wakil ketua Partai Indonesia Raya dengan gigih memperjuangkan agar istilah Inlander diganti dengan Indonesia atau Indonesisch. Hal itu dia lakukan pada 15 Agustus 1939.