Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
WFH ASN Jakarta, Peneliti IPB: Penilaian Kualitas Udara di DKI Belum Valid
loading...
Peneliti Bidang Kualitas Udara dan Perubahan Iklim IPB, Arief Sabdo Yuwono menilai indikator penilaian kualitas udara di Jakarta selama ini kurang valid. Foto/MPI/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Indikator penilaian kualitas udara di Jakarta selama ini dinilai kurang valid. Hal itu diungkapkan peneliti Bidang Kualitas Udara dan Perubahan Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB), Arief Sabdo Yuwono terkait kebijakan Work From Home (WFH) ASN Pemprov DKI Jakarta.
Arief mengatakan, penilaian kualitas udara menggunakan particulate matter (PM) 2.5 belum memenuhi landasan hukum lingkungan yang benar.
"Sebelum menerapkan WFH dan sebagainya, sebaiknya ditelaah dulu dengan landasan hukum lingkungan yang benar, apakah udara Jakarta benar dalam status polusi?," kata Arief saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).
"Yang paling disayangkan, mengapa justifikasi kualitas udara hanya berdasar parameter PM2,5?," sambungnya.
Arief menjelaskan, untuk menentukan kualitas udara mestinya ada tujuh parameter yang harus dianalisis, yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC.
Dengan menganalisa tujuh parameter tersebut, ia meyakini keabsahan kualitas udara di Jakarta akan lebih valid.
"Bisa keduanya (lebih baik atau lebih buruk kualitas udara di Jakarta) dengan analisis pada ketujuhnya, hasil akan valid," ucapnya.
Untuk Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi polusi udara jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023. Salah satunya dengan menerapkan work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk pelajar.
"Beberapa kementerian sudah, di beberapa pemerintah daerah sudah. Jadi WFH itu kita uji coba. Terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai Upacara HUT ke-78 RI di Monumen Nasional (Monas), Kamis (17/8/2023).
Arief mengatakan, penilaian kualitas udara menggunakan particulate matter (PM) 2.5 belum memenuhi landasan hukum lingkungan yang benar.
"Sebelum menerapkan WFH dan sebagainya, sebaiknya ditelaah dulu dengan landasan hukum lingkungan yang benar, apakah udara Jakarta benar dalam status polusi?," kata Arief saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (20/8/2023).
"Yang paling disayangkan, mengapa justifikasi kualitas udara hanya berdasar parameter PM2,5?," sambungnya.
Arief menjelaskan, untuk menentukan kualitas udara mestinya ada tujuh parameter yang harus dianalisis, yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC.
Dengan menganalisa tujuh parameter tersebut, ia meyakini keabsahan kualitas udara di Jakarta akan lebih valid.
"Bisa keduanya (lebih baik atau lebih buruk kualitas udara di Jakarta) dengan analisis pada ketujuhnya, hasil akan valid," ucapnya.
Untuk Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengatasi polusi udara jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September 2023. Salah satunya dengan menerapkan work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk pelajar.
"Beberapa kementerian sudah, di beberapa pemerintah daerah sudah. Jadi WFH itu kita uji coba. Terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai Upacara HUT ke-78 RI di Monumen Nasional (Monas), Kamis (17/8/2023).
(hab)
Explore More