Pengamat: Banyak BUMD Ngarep PMD Hanya Jadi Beban Anies

JAKARTA - Aktivis Jakarta menggelar diskusi program Kongkow Anak Jakarta dengan topik membahas soal “Membedah Borok BUMD ”.

Diskusi di Posko Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ), Jalan Kramat Baru Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat, itu digelar Rabu (2/6/2021) dengan menggunakan protokol kesehatan (prokes).
Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang hingga 14 Juni, Anies: Jangan Lengah! Prokes Harus Dipatuhi

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara pengamat kebijakan publik Amir Hamzah dan Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dengan moderator Ketua Umum Pemuda Cinta Tanah Air (PITA) Ervan Purwanto.

Amir menilai banyak BUMD yang hanya berharap penyertaan modal daerah atau PMD. Harusnya direksi dan komisaris mampu inovasi. Harusnya BUMD bisa mendongrak perekonomian Jakarta dan menyumbang penghasilan daerah alias PAD.

"Jangan juga jadi beban. Mereka harus mampu menggerakkan bisnis. Saat ini banyak BUMD kinerjanya gak jelas. Kalau KPK menyelidiki kasus hukum dan getol di DKI. Pertanyaannya apakah ini murni atau ada unsur politis lain. Ini yang harus dijaga dan dikawal karena bisa saja ada motif lain," ujarnya, Rabu (2/6/2021).

Dia berharap direksi dan komisaris bisa inovasi dan bukan memakai label LSM lalu bela gubernur. "Ini kan bahaya bisa jadi beban. Budaya ini sangat buruk, yang diwaspadai adalah orang yang mengklaim. Komisaris dari LSM juga banyak aneh," katanya.

Koordinator Program Kongkow Anak Jakarta Agung Nugroho mengatakan, program ini untuk membuka ruang diskusi para aktivis. "Peserta kita batasi karena terkait prokes," ucapnya.

Kongkow Anak Jakarta dihadiri berbagai kalangan dari aktivis 98, LSM, ormas hingga mahasiswa. "Ini adalah bagian dari kepedulian aktivis untuk perkembangan ibu kota ke depan. Ruang diskusi ini untuk membuka pikiran kita melihat titik masalah demi kepentingan rakyat Jakarta," ujarnya.
Baca juga: Dipimpin Anies Baswedan, Pemprov DKI Raih Opini WTP untuk Keempat Kalinya

Menurut dia, saat pandemi Corona BUMD harus mampu berkarya, inovatif dan kreatif dalam menopang perekonomian warga. "Komisaris dan direksi BUMD wajib melakukan gebrakan untuk perekonomian rakyat. Jangan lagi ada BUMD yang menjadi beban gubernur," kata aktivis 98 ini.

Terkait kasus Perumda Sarana Jaya yang saat ini ditangani KPK itu adalah persoalan hukum yang menjadi tanggung jawab pribadi. "Biarkan KPK bekerja. KPK itu bergerak berdasarkan alat bukti. Kami menduga ada agenda setting untuk menjatuhkan Anies dengan memainkan opini hoaks," ujar Agung.

Sementara, Uchok Sky Khadafi menilai banyak BUMD tak ada laporan keuangan ke publik secara terbuka. "Cipinang, Pasar Jaya, Darma Jaya, Jaktour, JiExpo gak ada laporan keuangan yang bisa diakses. Harusnya publik bisa akses, kenapa web hanya isinya acara-acara," katanya.

Menurut dia, BUMD yang berharap dengan duit penyertaan modal atau PMD, bagaimana mau maju. "Harus ada keterbukaan informasi BUMD," tambahnya.