Organda dan Pengusaha Digital Dorong Transportasi Publik Jakarta Pakai Qris
loading...
Pemkot DKI Jakarta diharapkan bisa mengunakan Qris dalam pembayaran digital di transportasi umum. Hal ini didorong oleh Organda dan Pengusaha Digital. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) DKI Jakarta diharapkan bisa mengunakan Qris dalam pembayaran digital di transportasi umum. Hal ini dikatakan oleh Ketua Unit Bus Sedang Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jakarta, Nanang Basuki dan praktisi teknologi digital sekaligus Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang, Indra.
Nanang mengatakan Jakarta bisa meniru angkutan feeder Wira wiri di Kota Surabaya yang sudah menerapkan Qris dan pembayaran digital lainnya di transportasi umum.
"Kalau di dalam wira-wiri ada helper atau kondektur yang menghampiri penumpang saat sudah duduk di dalam. Nanti penumpang tinggal bayar Qris atau pembayaran digital lainnya ke mesin elektronik yang disodorkan. Terus sekali bayar bisa untuk dua atau tiga penumpang. Ini jadi cepat dan penumpang merasa dimudahkan," kata Nanang saat dihubungi wartawan, Kamis (12/9/2024).
Nanang mengungkapkan, sejauh ini transportasi umum di Jakarta yang berada di bawah TransJakarta masih mengandalkan kartu dengan cara di-tap.
Ia mengakui, masih ada anggapan menggunakan pembayaran digital lain seperti Qris membutuhkan waktu yang lebih lama dari kartu karena butuh memasukkan password hingga scan barcode. Apalagi jika dilakukan di waktu sibuk seperti jam pergi dan pulang kantor yang padat.
"Harapan Organda DKI TransJakarta bisa melihat Wara Wiri di Surabaya, sudah bisa pakai pembayaran digital Qris dan lainnya selain kartu. Penumpang tinggal duduk dulu, baru nanti dibantu helper," katanya.
Selain itu, jika mencontoh Wara Wiri di Surabaya, pembayaran menggunakan digital seperti Qris bisa dilakukan sebelum naik angkutan. Penumpang akan mendapatkan barcode bisa melihat jadwal tiba angkutan dengan tepat waktu.
"Sejauh ini diskusi soal pembayaran cashless seperti QRIS dan transaksi digital sudah dibahas dengan Dishub Jakarta. Tinggal dieksekusi oleh TransJakarta," katanya.
Lebih lanjut Nanang mengakui dengan penggunaan QRIS pencatatan keuangan transportasi umum juga menjadi lebih rapi.
Selain itu, pembayaran digital juga bisa memastikan seluruh uang yang dibayar oleh penumpang masuk ke kas pemerintah daerah.
Nanang mengatakan Jakarta bisa meniru angkutan feeder Wira wiri di Kota Surabaya yang sudah menerapkan Qris dan pembayaran digital lainnya di transportasi umum.
"Kalau di dalam wira-wiri ada helper atau kondektur yang menghampiri penumpang saat sudah duduk di dalam. Nanti penumpang tinggal bayar Qris atau pembayaran digital lainnya ke mesin elektronik yang disodorkan. Terus sekali bayar bisa untuk dua atau tiga penumpang. Ini jadi cepat dan penumpang merasa dimudahkan," kata Nanang saat dihubungi wartawan, Kamis (12/9/2024).
Nanang mengungkapkan, sejauh ini transportasi umum di Jakarta yang berada di bawah TransJakarta masih mengandalkan kartu dengan cara di-tap.
Ia mengakui, masih ada anggapan menggunakan pembayaran digital lain seperti Qris membutuhkan waktu yang lebih lama dari kartu karena butuh memasukkan password hingga scan barcode. Apalagi jika dilakukan di waktu sibuk seperti jam pergi dan pulang kantor yang padat.
"Harapan Organda DKI TransJakarta bisa melihat Wara Wiri di Surabaya, sudah bisa pakai pembayaran digital Qris dan lainnya selain kartu. Penumpang tinggal duduk dulu, baru nanti dibantu helper," katanya.
Selain itu, jika mencontoh Wara Wiri di Surabaya, pembayaran menggunakan digital seperti Qris bisa dilakukan sebelum naik angkutan. Penumpang akan mendapatkan barcode bisa melihat jadwal tiba angkutan dengan tepat waktu.
"Sejauh ini diskusi soal pembayaran cashless seperti QRIS dan transaksi digital sudah dibahas dengan Dishub Jakarta. Tinggal dieksekusi oleh TransJakarta," katanya.
Lebih lanjut Nanang mengakui dengan penggunaan QRIS pencatatan keuangan transportasi umum juga menjadi lebih rapi.
Selain itu, pembayaran digital juga bisa memastikan seluruh uang yang dibayar oleh penumpang masuk ke kas pemerintah daerah.
Explore More