Hari Pertama WFH ASN DKI, Begini Suasana Ruang Kerja Pegawai di Balai Kota
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Senin (21/8/2023). Langkah ini sebagai salah satu upaya menekan polusi udara di Ibu Kota.
Diketahui penerapan WFH bagi ASN DKI berlaku selama dua bulan hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Pantauan MNC Portal Indonesia di Ruang Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Gedung Blok G Lantai 20-21, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (21/8/2023) terlihat sejumlah ASN masuk bekerja seperti biasa di meja kerja masing-masing.
Namun, seiring dengan penerapan kebijakan WFH terdapat meja kerja ASN yang kosong.
Sementara itu, khusus di lantai 21 bagian pelayanan kepegawaian pun terpantau sepi hanya terlihat satu tamu berbaju ASN dan beberapa pegawai ASN yang melayani di loket kepegawaian.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan WFH. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ASN yang bekerja di pelayanan seperti sekolah, dan rumah sakit tidak ada WFH.
"Ya 21 Agustus sampai 21 Oktober, ASN DKI melakukan work from home. Kecuali sekolah, kecuali rumah sakit, kecuali pelayanan dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP," ujarnya di Jakarta Timur, Sabtu, (19/8/2023).
Hal ini, lanjut Heru untuk mengurangi tingkat polusi udara, mengurai kemacetan dan dalam rangka menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung pada 5 sampai 7 September 2023. Kebijakan ASN WFH bertambah dari 50 menjadi 75 persen.
"Pertama untuk mengurangi polusi, kedua juga mengurangi kemacetan, yang ketiga pada posisi nanti di tanggal 4 sampai tanggal 7 September disekitar venue-venue Jakarta Selatan, termasuk tempat tinggal, tempat meeting lain-lain sekitar Gambir, GBK, sekolah PJJ, dan juga ditingkatkan WFH-nya di lokasi itu menjadi 75%," jelasnya.
Diketahui penerapan WFH bagi ASN DKI berlaku selama dua bulan hingga 21 Oktober 2023 mendatang. Pantauan MNC Portal Indonesia di Ruang Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Gedung Blok G Lantai 20-21, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Senin (21/8/2023) terlihat sejumlah ASN masuk bekerja seperti biasa di meja kerja masing-masing.
Namun, seiring dengan penerapan kebijakan WFH terdapat meja kerja ASN yang kosong.
Sementara itu, khusus di lantai 21 bagian pelayanan kepegawaian pun terpantau sepi hanya terlihat satu tamu berbaju ASN dan beberapa pegawai ASN yang melayani di loket kepegawaian.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan WFH. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, ASN yang bekerja di pelayanan seperti sekolah, dan rumah sakit tidak ada WFH.
"Ya 21 Agustus sampai 21 Oktober, ASN DKI melakukan work from home. Kecuali sekolah, kecuali rumah sakit, kecuali pelayanan dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP," ujarnya di Jakarta Timur, Sabtu, (19/8/2023).
Hal ini, lanjut Heru untuk mengurangi tingkat polusi udara, mengurai kemacetan dan dalam rangka menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung pada 5 sampai 7 September 2023. Kebijakan ASN WFH bertambah dari 50 menjadi 75 persen.
"Pertama untuk mengurangi polusi, kedua juga mengurangi kemacetan, yang ketiga pada posisi nanti di tanggal 4 sampai tanggal 7 September disekitar venue-venue Jakarta Selatan, termasuk tempat tinggal, tempat meeting lain-lain sekitar Gambir, GBK, sekolah PJJ, dan juga ditingkatkan WFH-nya di lokasi itu menjadi 75%," jelasnya.
(hab)