Kajati DKI: Restorative Justice Tak Berlaku di Kasus Penganiayaan D

"Ada kriterianya tindak pidana apa yang dapat dikenakan. Karena proses anak ada percepatan. Korban (D) sampai saat ini belum dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mustahil bisa terjadi kesepakatan tersebut," papar Reda.

Konsep restorative justice yang dimaksud dalam perlindungan anak dan sistem peradilan anak itu, dijelaskan Reda hanya untuk pelaku anak dalam hal ini AG.

"Namun ada beberapa persyaratan yang harus dilalui. Kriterianya RJ untuk batasan pidana di bawah lima tahun untuk yang dewasa. Apalagi tindak pidana pelanggaran berat itu tidak bisa, itu harus tindak pidana ringan," jelasnya.

Berkas AG, kata Reda sudah masuk dalam proses penelitian berkas sehingga kemungkinan dalam minggu ini Kejati DKI Jakarta akan menentukan sikap karena keterbatasan waktu tujuh hari.

"Nanti kalau pengembalian juga ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Diperkirakan Minggu depan sudah selesai dan dapat dilimpahkan ke pengadilan," ungkap dia.

Reda kembali menegaskan bahwa tidak akan pernah ada restorative justice dalam kasus penganiayaan yang dilakukan Mario kepada D karena ada aturan mainnya. "Itu (restorative justice) khusus tindak pidana ringan. Kalau ini tidak pidana berat. Korban menderita sangat berat atas perbuatan pelaku," tambahnya.

Reda juga menjelaskan bahwa proses diversi AG itu tidak bisa diwakilkan. Berkas perkara AG, tambah Reda, juga tidak dapat digabungkan dengan berkas Mario Dandy dan Shane Lukas.

"Perkaranya tidak akan digabungkan dengan dua perkara lain. Karena ini sistem peradilan anak jadi ada percepatan. Akan dilaksanakan dengan cepat sesuai hukum saja," pungkas Reda.



Sebagaimana diketahui, kunjungan Kajati DKI Jakarta ke RS Mayapada beberapa waktu lalu menjadi polemik karena media justru mengangkat isu peluang perdamaian antara AG dan korban D sehingga seolah-olah kunjungan Kajati untuk menawarkan perdamaian kepada D atau keluarganya.