Perusahaan Tak Patuh, Penerapan PSBB di DKI Sulit Berjalan Maksimal
Kamis, 23 April 2020 - 09:00 WIB
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) kepada 834 perusahaan di Jakarta. Perusahaan tersebut bisa tetap beroperasi selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Foto/Kora
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 22 Mei 2020. Namun, PSBB sulit mencapai hasil maksimal jika perusahaan yang melanggar larangan operasi tidak kunjung ditindak.
Pemprov DKI dinilai perlu tegas menutup sejumlah perusahaan nakal meski operasionalnya mendapat izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hingga kemarin, Kemenperin terus menambah izin operasional kepada sejumlah perusahaan yang ada di Jakarta. Total sudah ada 834 perusahaan yang mendapatkan legalitas berupa Izin operasional dan mobilitas kegiatan industri beroperasi (IOMKI). Bahkan dalam sehari, penambahan izin bisa diberikan kepada lebih 70 perusahaan.
Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, seharusnya perusahaan ini tidak boleh beroperasi pada masa penerapan PSBB karena tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang dikecualikan.
Kebijakan Pergub dan Kemenperin yang bertentangan ini dinilai berpotensi menghambat keberhasilan penerapan PSBB di Ibu Kota yang sudah berlaku selama 14 hari. Potensi penularan virus, tetap bisa terjadi di antara para pekerja apabila aturan-aturan di PSBB tidak kunjung dipatuhi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, itu tidak ada jalan lain bagi Pemprov DKI selain menindak tegas perusahaan di luar yang dikecualikan jika tetap saja beroperasi. Menurut dia, Kemenperin tidak bisa juga disalahkan karena instansi ini memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IOMKI kepada perusahaan.
"Tapi di dalam pergub itu, tidak ada aturan bahwa perusahaan dikecualikan (untuk ditindak) jika mendapat izin dari Kementerian Perindustrian. Jadi, DKI harus tegas melaksanakan aturan di PSBB," kata Gembong saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Gembong menjelaskan, Kemenperin yang memberikan izin terhadap perusahaan yang beroperasi itu merupakan kewenangan mereka. Namun, selama perusahaan tersebut berada di area Jakarta, maka mereka harus patuh terhadap peraturan yang dibuat Pemprov DKI, termasuk Pergub soal PSBB.
"Jadi tidak ada alasan izin kementerian itu. Kami tunggu evaluasi Pemprov DKI Jakarta terhadap PSBB ini. Sangat disayangkan ratusan perusahaan yang melanggar PSBB didiamkan karena alasan izin dari kementerian," ujarnya.
Pemprov DKI dinilai perlu tegas menutup sejumlah perusahaan nakal meski operasionalnya mendapat izin dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Hingga kemarin, Kemenperin terus menambah izin operasional kepada sejumlah perusahaan yang ada di Jakarta. Total sudah ada 834 perusahaan yang mendapatkan legalitas berupa Izin operasional dan mobilitas kegiatan industri beroperasi (IOMKI). Bahkan dalam sehari, penambahan izin bisa diberikan kepada lebih 70 perusahaan.
Mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, seharusnya perusahaan ini tidak boleh beroperasi pada masa penerapan PSBB karena tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang dikecualikan.
Kebijakan Pergub dan Kemenperin yang bertentangan ini dinilai berpotensi menghambat keberhasilan penerapan PSBB di Ibu Kota yang sudah berlaku selama 14 hari. Potensi penularan virus, tetap bisa terjadi di antara para pekerja apabila aturan-aturan di PSBB tidak kunjung dipatuhi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, itu tidak ada jalan lain bagi Pemprov DKI selain menindak tegas perusahaan di luar yang dikecualikan jika tetap saja beroperasi. Menurut dia, Kemenperin tidak bisa juga disalahkan karena instansi ini memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan IOMKI kepada perusahaan.
"Tapi di dalam pergub itu, tidak ada aturan bahwa perusahaan dikecualikan (untuk ditindak) jika mendapat izin dari Kementerian Perindustrian. Jadi, DKI harus tegas melaksanakan aturan di PSBB," kata Gembong saat dihubungi KORAN SINDO kemarin.
Gembong menjelaskan, Kemenperin yang memberikan izin terhadap perusahaan yang beroperasi itu merupakan kewenangan mereka. Namun, selama perusahaan tersebut berada di area Jakarta, maka mereka harus patuh terhadap peraturan yang dibuat Pemprov DKI, termasuk Pergub soal PSBB.
"Jadi tidak ada alasan izin kementerian itu. Kami tunggu evaluasi Pemprov DKI Jakarta terhadap PSBB ini. Sangat disayangkan ratusan perusahaan yang melanggar PSBB didiamkan karena alasan izin dari kementerian," ujarnya.
tulis komentar anda