30 Menit, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bertemu Ketum PBNU Gus Yahya
loading...
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendatangi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (18/10/2022). Foto: NU Online
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendatangi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (18/10/2022). Kunjungan Heru Budi ini merupakan kunjungan perdana setelah menggantikan Anies Baswedan.
Dikutip dari laman resmi NU Online, Heru datang bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Heru disambut langsung Gus Yahya yang didampingi Ketua PBNU H Said Amin Husni.
Pertemuan tersebut berlangsung selama 30 menit. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta di kantor Kemendagri, Senin 17 Oktober 2022.
Dilantiknya Heru sesuai Keppres RI No 100/P 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 dan pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun," bunyi Keppres tersebut, Senin (17/10/2022).
Dikutip dari laman resmi NU Online, Heru datang bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali. Heru disambut langsung Gus Yahya yang didampingi Ketua PBNU H Said Amin Husni.
Pertemuan tersebut berlangsung selama 30 menit. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta di kantor Kemendagri, Senin 17 Oktober 2022.
Dilantiknya Heru sesuai Keppres RI No 100/P 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 dan pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun," bunyi Keppres tersebut, Senin (17/10/2022).
(jon)
Explore More