Pemilihan Ketua RT Tertutup di Kelurahan, Warga Kalibata City Sayangkan Tak Transparan

JAKARTA - Pemilihan ketua RT sejumlah tower di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Jakarta Selatan, menuai protes dari warga. Mereka menilai proses pemilihan ketua RT tersebut tidak transparan karena dilakukan secara tertutup di Aula Kantor Kelurahan Rawajati.

Randy, perwakilan penghuni Tower Akasia Apartemen Kalibata City menyayangkan proses pemilihan ketua RT yang dilakukan secara sepihak oleh oknum Panitia Pemilihan (Panpel) dan terkesan diam-diam atau ditutupi dari warga lain.

"Sebelumnya tidak ada kesepakatan bersama dengan warga mengenai kandidat yang terpilih saat ini. Proses pemilihannya pun tidak disosialisasikan sebagaimana mestinya, sehingga kami menduga adanya kecurangan oleh oknum panitia," ungkapnya, Sabtu (14/5/2022).
Baca juga: Warga Kalibata City Berkomitmen Wujudkan Lingkungan yang Aman

Randy menuturkan protes warga bermula ketika oknum Panpel menganulir atau menggugurkan seorang kandidat yang secara resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua RT Tower Akasia.

Padahal, sebelumnya kandidat tersebut berhasil lolos verifikasi di tahap Dukcapil Jakarta Selatan. Alasan anulir oleh oknum Panpel karena adanya perubahan informasi pada KTP kandidat di tahun 2021, yang memperbarui keterangan domisili dari RT 001/RW 004 menjadi RT 001/RW 009.

Padahal, perubahan status RW tersebut merupakan keputusan dari Pemprov DKI dalam hal ini Kelurahan Rawajati.

Keputusan yang dinilai tidak mendasar tersebut memicu perdebatan hingga warga melaporkan permasalahan ini kepada Kelurahan, Kecamatan sampai Wali Kota Jakarta Selatan.

Karena perdebatan berkepanjangan tanpa ada penyelesaian maka untuk menjaga pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti tertulis dalam Pergub 171 Tahun 2016, Kelurahan membentuk pelaksana tugas (Caretaker) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Ketua RT hingga terbentuknya kepengurusan RT yang baru.

“Seharusnya Panpel dibubarkan atau setidaknya dibekukan setelah dibentuknya Caretaker. Namun yang terjadi di belakang kami, oknum Panpel tetap melanjutkan aktivitasnya dan secara tertutup melakukan pemilihan gelombang kedua dengan kandidat yang tidak diketahui warga,” ujar Randy.

Setelah ditelusuri warga, nama kandidat yang terpilih oleh oknum Panpel tidak masuk dalam daftar verifikasi di Dukcapil Jakarta Selatan. Selain itu, kandidat tersebut juga melakukan perubahan status KTP di tahun 2022 sehingga warga merasa ada ketidakadilan yang dilakukan Panpel.
Baca juga: Warga Kalibata City Dukung Penuh Penindakan Prostitusi Online