Fahri Bachmid Bakal Jadi Saksi Ahli Terkait Dugaan Mafia Tanah di BPN Depok

Selasa, 04 Januari 2022 - 18:59 WIB
loading...
Fahri Bachmid Bakal Jadi Saksi Ahli Terkait Dugaan Mafia Tanah di BPN Depok
Kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok terus bergulir. Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid bakal menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Depok. Kasunya saat ini sedang berlangsung dalam perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jawa Barat.

"Iya benar saya diminta menjadi saksi ahli dalam persidangan yang akan digelar pada Kamis 6 Januari 2022 nanti,” ujar Fahri Bachmid kepada wartawan, Selasa (4/1/2022). Baca juga: Tersangka Mafia Tanah Batal Ditahan, Kakek Tukang AC Ngadu ke Kapolda Metro

Menurut Fahri, sidang akan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Sebagai saksi ahli, Fahri akan memberikan keterangan secara objektif, transparan, dan akuntabel, tentunya sesuai kapasitas akademik dan keilmuan yang saya miliki,

“Ya pasti objektif kita menyampaikan pendapat karena saya diminta sebagai saksi ahli,” paparnya.

Disebutkan Fahri, dalam perkara sengketa tata usaha negara ini yang bertindak sebagai penggugat adalah Ida Farida, serta sebagai pihak tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, dalam Perkara dengan register bernomor 101/G/2021/PTUN.BDG. Menurut Fahri, sidang sebelumnya sudah digelar dengan rangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti dokumen. Ia akan menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku,



"Mudah-mudahan dengan pendapat hukum yang nantinya akan saya sampaikan dalam persidangan nantinya dapat membuat terang permasalahan yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Ketika disinggung, apakah dari kasus itu disinyalir ada mafia tanah di kantor BPN Depok yang terlibat, mantan Kuasa Hukum Presiden Jokowi dan KH Maaruf Amin pada saat sengketa Pilpres 2019 ini, mengaku tak bisa menjelaskan masalah tersebut. Karena bukan kapasitasnya untuk menjelaskan masalah tersebut.

"Karena aspek hukum yang saya lihat ini adalah dari sisi optik hukum tata usaha negara dan administrasi negara, jadi tidak melihat aspek pidananya. Karena itu adalah domain penyidik," katanya. Baca juga: Dino Patti Djalal Diancam Mafia Tanah, Polda Metro Lakukan Perlindungan

Sebelumnya diberitakan, dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Pasalnya, dengan mudahnya si oknum petugas mengeluarkan sertifikat tanah, padahal lahan tersebut masih dalam proses persidangan.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1990 seconds (11.210#12.26)