Anggota DPRD DKI Kenneth Nilai Pembangunan Sumur Resapan Kurang Kajian Mendalam

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyoroti program sumur resapan yang tengah dibangun di sejumlah titik di Ibu Kota. Ia menilai pembangunan sumur resapan dari awal kurang perancanaan yang matang.

Hal itu diketahui Kenneth setelah melakukan peninjauan di sejumlah titik sumur resapan yang dilakukan oleh kontraktor di Jakarta. "Seharusnya dari awal Dinas SDA (Sumber Daya Air) melakukan dulu kajian, buat roadmap pekerjaan yang jelas dan tentukan titik mana yang harus dikerjakan oleh pihak penyedia atau kontraktor. Kemudian lakukan sosialisasi kepada masyarakat, baru kemudian lakukan eksekusi," ujar Kenneth dalam keterangannya, Kamis (9/12/2021).



Pemprov DKI Jakarta merencanakan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur serapan dangkal dan 100 lokasi sumur resapan sepanjang tahun 2021. Pembangunan sumur resapan bertujuan sebagai solusi untuk mengantisipasi banjir di sejumlah titik yang rutin terdampak, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Pemprov DKI Jakarta hingga 9 November 2021 telah membangun sumur resapan sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3.

Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth mengatakan, tim kajian dari Dinas SDA DKI Jakarta harusnya turun ke bawah mendata untuk menentukan titik mana saja yang cocok untuk dipasang sumur resapan dan mappingnya harus jelas. "Harus ditentukan dari awal, karena Dinas SDA lah yang mempunyai kemampuan dan yang harus mengambil peranan tersebut. Seharusnya bukan malah pihak penyedia atau kontraktor yang disuruh menentukan titik pengerjaannya," ucapnya.



Kent menemukan pada pada akhir pengerjaan di beberapa lokasi, sumur resapan yang dipasang di jalan raya dan tidak rapikan kembali. "Masyarakat sekitar menyampaikan kepada saya pada saat di lokasi, bahwa proyek tersebut sangat membahayakan pengendara dan sudah banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut," ketus Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI PPRA Angkatan LXII itu.

Hasil investigasi Kent, sebenarnya pihak kontraktor sifatnya hanya pengerjaan teknis saja. Tidak mungkin jika kontraktor melakukan kajian soal sumur resapan. Selain dari waktu yang tidak mencukupi, pihak penyedia juga tidak akan paham wilayah mana saja yang boleh dipasang sumur resapan atau tidak boleh.

"Karena waktu pengerjaan saja sudah d target dan dalam waktu tertentu sudah harus selesai sekian titik. Jadi tidak akan mungkin pihak penyedia yang melakukan kajian atau analisis tersebut. pada kenyataannya pihak kontraktor tidak paham wilayah kok," katanya.

Baca juga: Anies Ancam Denda Kontraktor Sumur Resapan Bermasalah

Kent mengungkapkan, titik kejenuhan tanah di DKI Jakarta itu berbeda-beda. Ada yang bisa menyerap air ada yang tidak. Jadi jangan sampai salah lokasi hingga pada akhirnya sumur resapan hanya menjadi kolam penampungan dan menjadi sarang nyamuk.

"Harus dipastikan dulu, area atau titik-titik mana saja yang punya daya serap baik dan apa saja yang menjadi kendala di lokasi tersebut. Kalau pekerjaan sumur resapan tersebut ditarget tanpa perhitungan yang realistis akibatnya yah kerja jadi grasa grusu, asal menentukan titik dan hasilnya bisa kita lihat sendiri pada akhirnya seperti apa," tegas Kent.

Kata Kent, proyek apa pun yang akan dilakukan harus betul-betul mempunyai perencanaan yang sangat matang. Tujuannya untuk membuat proyek tersebut jelas road map serta kajian analisisnya. Karena, selain hasilnya bisa tepat sasaran, uang rakyat tidak terbuang sia-sia serta kenyamanan masyarakat juga tidak akan terganggu.

"Kalau tidak ada perencanaan yang serius dalam mengelola dan membangun Kota Jakarta, yah hasilnya akan jadi amburadul seperti ini," tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

Kent juga menilai sumur resapan tak begitu cocok di DKI Jakarta yang daya serap tanahnya rendah. Hal itu tentu harus benar-benar melalui kajian yang matang supaya sumur resapan tidak berakhir sebagai kolam penampungan, karena gagal mengurangi genangan dan menambah cadangan air tanah.

Permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta, lanjut dia, rata-rata adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah, dan bencana banjir akan selesai jika sarana dan prasarana tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta harus terintegrasi dengan baik, seperti pompa air, sungai, dan aliran drainase.

"Menurut saya, yang paling cocok untuk penanganan banjir jangka panjang ya harus melakukan revitalisasi, perbaikan saluran air komunal di pemukiman padat dan perumahan yang salurannya tidak berfungsi dengan baik secara simultan dan terprogram. Sebab rata-rata drainase yang saya temukan di beberapa pemukiman padat penduduk, sangat buruk dan rata rata problematika yang saya lihat kebanyakan sama, setelah itu baru lakukan normalisasi kali atau sungai, mulai untuk memasang sheet pile di semua kali di Jakarta. Saya yakin jika sheet pile seluruhnya terpasang, baik di Kali Angke, Kali Pesanggarahan, dan Kali Ciliwung, banjir dikarenakan air kiriman dari Hulu akan bisa teratasi dengan tuntas," bebernya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah menginstruksikan seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal (sumur resapan) di setiap titik Jakarta. Jajarannya diminta memanggil dan menegur para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur sekaligus standar durasi waktu penuntasan permasalahan tersebut.

Sebenarnya, kata Kent, kesalahan tidak bisa juga sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyedia. Menurut Kent, Gubernur Anies harusnya melakukan pengawasan dan paham segala kegiatan yang sifatnya prioritas. Apalagi program ini masuk dalam salah satu program unggulan. Hal itu dilakukan agar tidak sekadar menerima laporan dari anak buah yang 'Asal Bapak Senang'.