Heru Kumpulkan Pejabat DKI Bahas Progres Tanggul Pesisir Jakarta NCICD
loading...
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengumpulkan pejabat DKI Jakarta di Ruang Rapim Balai Kota, Selasa (3/1/2023) pagi. Rapat pimpinan (rapim) ini akan membahas progres pembangunan tanggul pesisir Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
"Rapat mengenai tahap NCICD, perencanaan tata ruang dengan Bappeda," kata Heru kepada awak media sebelum memulai rapim.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu ingin melihat konsep tanggul NCICD yang nantinya hasil dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Saya ingin lihat konsepnya (tanggul NCICD)," ucap Heru.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, sejauh ini programNCICDmasih terus berjalan untuk meminimalisir potensi kenaikan permukaan air laut.
Selain fokus di kawasan Pluit, pada tahun ini pembangunan tanggul pesisir juga akan diselesaikan hingga kawasan Muara Angke yang juga berada di pesisir laut Jakarta.
"NCICDini terus jalan, ini kewenangan dari PUPR sepanjang 11 kilometer, serta bagian kita yang dari provinsi sepanjang 22 kilometer. Semuanya sedang berjalan," katanya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
"Rapat mengenai tahap NCICD, perencanaan tata ruang dengan Bappeda," kata Heru kepada awak media sebelum memulai rapim.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu ingin melihat konsep tanggul NCICD yang nantinya hasil dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Saya ingin lihat konsepnya (tanggul NCICD)," ucap Heru.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, sejauh ini programNCICDmasih terus berjalan untuk meminimalisir potensi kenaikan permukaan air laut.
Selain fokus di kawasan Pluit, pada tahun ini pembangunan tanggul pesisir juga akan diselesaikan hingga kawasan Muara Angke yang juga berada di pesisir laut Jakarta.
"NCICDini terus jalan, ini kewenangan dari PUPR sepanjang 11 kilometer, serta bagian kita yang dari provinsi sepanjang 22 kilometer. Semuanya sedang berjalan," katanya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(thm)