Atasi Macet Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Berkolaborasi dengan Kota Penyangga

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI diminta berkolaborasi dengan kota penyangga Jakarta.

Kemacetan sebenarnya tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, kemacetan di Kota Metropolitan ini selalu menjadi sorotan.
Baca juga: Horor Macet Jakarta, Heru Budi Instruksikan PT Transjakarta Tambah Bus

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth mengatakan, kemacetan di Jakarta akibat pelayanan transportasi umum masih sangat tertinggal dan cukup memprihatinkan. Berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Kemacetan di Jakarta karena masyarakatnya masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Di negara maju, warganya cenderung menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi," ujar Kenneth, Minggu (12/2/2023).

Padatnya kendaraan di jalan menjadi pemicu kemacetan. Belum lagi ditambah adanya proyek konstruksi jalan, kecelakaan lalu lintas, serta faktor cuaca. Padahal, saat ini moda transportasi publik tersedia di Jakarta sudah semakin beragam, mulai dari Transjakarta, KRL Commuter Line, hingga MRT. Namun, Pemprov DKI terkesan tidak mampu menaikkan minat masyarakatnya beralih untuk naik transportasi umum.

"Usai pencabutan PPKM di Jakarta ini sangat berdampak sekali terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Seharusnya sarana transportasi publik diperluas cakupan rutenya. Lalu, kualitas kenyamanan juga harus ditingkatkan untuk menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik," ucapnya.

Saat ini, Kent menemukan fakta di lapangan bahwa pelayanan transportasi umum masih belum memadai dan maksimal.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI itu, penanganan kemacetan tidak hanya cukup perbaikan fasilitas dan regulasi yang mendukung di Jakarta saja, akan tetapi juga diperlukan kerja sama antardaerah di kawasan penyangga.

"Pemprov DKI harus bekerja sama dan membangun komunikasi dengan pemda-pemda di kawasan penyangga untuk menangani masalah ini. Buang segala macam ego sektoral sehingga bersama-sama bisa membuat satu formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan macet. Karena mobilitas orang di Jakarta tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat Jakarta, tapi sebagian besar juga dari luar, khususnya daerah penyangga," beber Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI ini.

Pemprov DKI juga bisa mengintegrasikan sistem kendali yang utuh agar dapat membantu penyelesaian kemacetan di kota. Seperti alat kendali yang berupa software yang dipasang di Jakarta Smart City System.