Kurang Tepat Sasaran, DPRD Minta Pemprov DKI Evaluasi Bansos PSBB Corona
Rabu, 22 April 2020 - 10:57 WIB
Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
JAKARTA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyayangkan adanya aparatur sipil negara (ASN) dan TNI aktif yang menerima bantuan sosial (bansos) selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi Corona (Covid-19).
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI.
"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada ASN dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh? Apa tepat sasaran?" ujar Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Untuk itu, kata dia, pendistribusian bansos selama PSBB harus dievaluasi menyeluruh. Penjadwalan banyak yang berubah, bahkan ada yang mundur hingga empat hari.
"Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh. Kasian masyarakat, mereka menunggu bantuan itu. Ke depan, saya usulkan agar diberikan bantuan tunai saja," tegasnya.
Selain berisi daftar nama dan data 1,2 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan, Kepgub itu mengatur juga tentang jenis bansos yang diberikan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp149.500 per paket sampai ke petunjuk teknis penyaluran bansos tersebut dan verifikasi penerima bansos.
Diketahui, tidak ada pemberian berupa uang tunai dalam bantuan sosial yang diberikan. Adapun bantuan berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang.
Diketahui, target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melibatkan pihak swasta dalam menyediakan bansos itu. Pihak swasta itu berupa retail modern yang memiliki gudang dan stok cukup banyak. Sehingga, masyarakat diminta bersabar karena pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI.
"Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada ASN dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh? Apa tepat sasaran?" ujar Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Untuk itu, kata dia, pendistribusian bansos selama PSBB harus dievaluasi menyeluruh. Penjadwalan banyak yang berubah, bahkan ada yang mundur hingga empat hari.
"Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh. Kasian masyarakat, mereka menunggu bantuan itu. Ke depan, saya usulkan agar diberikan bantuan tunai saja," tegasnya.
Selain berisi daftar nama dan data 1,2 Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan, Kepgub itu mengatur juga tentang jenis bansos yang diberikan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp149.500 per paket sampai ke petunjuk teknis penyaluran bansos tersebut dan verifikasi penerima bansos.
Diketahui, tidak ada pemberian berupa uang tunai dalam bantuan sosial yang diberikan. Adapun bantuan berupa paket bahan pangan pokok seperti, beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus, 2 masker kain, dan 2 sabun mandi batang.
Diketahui, target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melibatkan pihak swasta dalam menyediakan bansos itu. Pihak swasta itu berupa retail modern yang memiliki gudang dan stok cukup banyak. Sehingga, masyarakat diminta bersabar karena pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran.
tulis komentar anda