DKI Minta Bantuan Pemerintah Pusat Tuntaskan 8 Program, Anggota DPRD: Kenapa Baru Sekarang?

JAKARTA - Anggota DPRD Hardiyanto Kenneth mengkritisi permintaan DKI kepada pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.

Pria yang kerap disapa Kent ini mempertanyakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang baru saat ini meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan program-program unggulannya.

"Kenapa baru saat ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," kata anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Menurut Kent, sejak dari awal mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau kolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.

"Tapi responsnya selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat. Alhasil menjelang jabatan sebagai Gubernur Jakarta akan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," katanya.

Kent menilai, selama ini Pemprov DKI Jakarta tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi Sungai Ciliwung. Alhasil program normalisasi sungai mandek.

Alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap. Padahal, sambung Kent, pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020. Dana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.

"Pemprov DKI lambat dalam menyerap anggaran PEN. Mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu. Seharusnya di awal pada saat permohonan anggaran PEN tersebut harus disusun program yang realistis, bukan mengusulkan program program yang nyeleneh yang tidak realistis. Akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini," ketus Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas IKAL PPRA Angkatan LXII itu.

Kent berharap Anies Baswedan tidak malah mem-framing jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta.

"Jangan sekarang menjelang akhir jabatan malah merengek meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerja sama tersebut tidak berjalan dengan baik," tukasnya.



"Patut diketahui bahwa sedari awal pemerintah pusat sudah membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya untuk membantu Jakarta, karena rata rata banyak program di daerah wajib untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat," pungkas Kepala Badan Penanggulangan Bencana PDI Pejuangan Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program tranformasi Jakarta. Salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.

Dia juga mendorong pelaksanaan pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan Pesisir Utara Jakarta. Selain itu, masterplan hulu-hilir juga dimatangkan guna pengendalian banjir dapat terlaksana.

Anies berharap dengan dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat dapat menjadi stimulus percepatan pembangunan.

Beberapa dukungan yang dibutuhkan Jakarta dari pemerintah pusat, yakni:

1. Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

2. Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan Pesisir Utara.

3. Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

4. Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.

5. Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.

6. Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di antaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan.

7. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North-South Phase 2 (Bundaran HI-Kota-Ancol Barat).

8. Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta International Stadium (JIS).