Survei Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terkait COVID-19, Ini Hasilnya

"Dua persen ini nggak boleh dilepas, kita harus putuskan strateginya, karena semua warga Bogor harus kita selamatkan. Dua persen itu siapa, kita dalami lagi kemungkinan yang terdampak ekonomi, mudah terprovokasi berita-berita dan sebagainya," kata Bima.

Di sisi lain, pemahaman publik tentang COVID-19 dan vaksin jauh lebih baik dan antusias ingin divaksin. Namun kebijakan PPKM meninggalkan banyak catatan, karena banyak yang kehilangan pekerjaan.

"PPKM itu banyak catatannya. Warga itu patuh, namun berdasarkan hasil survei banyak yang terpengaruh secara ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan cukup banyak, kemudian juga warga melihat PPKM ini menurunkan pendapatan mereka, terutama pekerjaan harian. Jadi, ini harus ada langkah-langkah antisipatif," ungkap Bima.

Untuk pendampingan psikologis terkait penyakit mental, Bima menyebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan tugas konselingnya.

"Ini yang akan mengintervensi keluarga yang mengalami persoalan secara psikologis, kita akan bekerja sama dengan kampus. Untuk mahasiswa ini akan kita garap, kemudian untuk keluarga ada beberapa program yang akan digarap," jelasnya.

Sementara itu, Rektor IPB University, Arif Satria mengapresiasi survei bersama Pemkot Bogor ini agar setiap kebijakan yang diambil terukur. Diharapkan, survei ini dilakukan pemerintah daerah lainnya.

"Karena saat ini masih sedikit keterlibatan survei dalam penentuan kebijakan diambil pemerintah berdasarkan science based policy atau kebijakan berdasarkan sains (keilmuan)," ucap Arif.