Survei Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terkait COVID-19, Ini Hasilnya

BOGOR - Pemerintah Kota Bogor bersama IPB University melakukan survei persepsi masyarakat terhadap pandemi COVID-19 . Ada empat isu utama dalam survei tersebut yakni vaksin, PPKM, kepatuhan protokol kesehatan dan dampak sosial ekonomi.

Total ada 20.819 responden yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor dengan memperhatikan strata demografi penduduk. Sebanyak 43% responden laki-laki dan 57% perempuan. (Baca juga; Kota Bogor Keluar dari Zona Merah, Bima Arya Berharap Ada Relaksasi Lagi )

Hasil survei yang pengambilan data terhitung 3-9 Agustus 2021 ini disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi, Ahli Ilmu Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fredian Tonny Nasdian dan Ahli Ekonomi dan Bisnis, Raden Dikky Indrawan di Balai Kota Bogor, Minggu (15/8/2021).

Hasil kesimpulan di antaranya, ada 47% responden sangat optimistis dan 37% optimistis COVID-19 akan berakhir. Namun, ada ancaman penyakit baru yang diderita responden saat andemi berdasarkan jenis pekerjaan yakni hipertensi dan penyakit mental. Sebanyak 82,93% responden mahasiswa menyebutkan penyakit mental.

Selain itu, tingkat pengetahuan warga terhadap pandemi, vaksin dan PPKM sudah sangat baik. Sebanyak 97 memahami vaksin, tetapi ada 2% menyebut vaksin produk konspirasi elite global dan 1% menjawab lainnya. (Baca juga; Sambut HUT Ke-76 RI, Bendera Merah Putih Raksasa Dibentangkan di Gunung Munara Bogor )

Lalu, sebanyak 85% responden sudah divaksin dan 15% belum. Warga Kota Bogor menilai pelaksanaan vaksin di Kota Bogor pum sudah baik, namun diperlukan perbaikan untuk penambahan sentra vaksin dan fasilitas antar jemput.

Selanjutnya adalah survei persepsi terkait perilaku dan kepatuhan warga Kota Bogor sudah baik dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi, terus harus ditingkatkan pada beberapa lokasi fasilitas umum seperti pasar, terminal dan angkutan umum.

Di samping itu, hasil survei dalam pelaksanaan PPKM mempengaruhi ekonomi warga Kota Bogor dengan turunnya pendapatan sekitar 65%. Diperlukan adanya upaya untuk jangka pendek dan jangka menengah dalam menstimulus ekonomi masyarakat.

Terakhir, survei menunjukan 32% menyatakan pendapatannya masih tetap dan 3% naik. Termasuk dampak dari kebijakan PPKM ada sebanyak 41% responden menjawab kehilangan pekerjaan dan 59% menyatakan tidak.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut dibandingkan hasil survei tahun 2020 lalu yang menunjukan angka 19% warga Kota Bogor tidak percaya COVID-19. Di tahun 2021 ini menurun drastis hingga 2%.

"Dua persen ini nggak boleh dilepas, kita harus putuskan strateginya, karena semua warga Bogor harus kita selamatkan. Dua persen itu siapa, kita dalami lagi kemungkinan yang terdampak ekonomi, mudah terprovokasi berita-berita dan sebagainya," kata Bima.

Di sisi lain, pemahaman publik tentang COVID-19 dan vaksin jauh lebih baik dan antusias ingin divaksin. Namun kebijakan PPKM meninggalkan banyak catatan, karena banyak yang kehilangan pekerjaan.

"PPKM itu banyak catatannya. Warga itu patuh, namun berdasarkan hasil survei banyak yang terpengaruh secara ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan cukup banyak, kemudian juga warga melihat PPKM ini menurunkan pendapatan mereka, terutama pekerjaan harian. Jadi, ini harus ada langkah-langkah antisipatif," ungkap Bima.

Untuk pendampingan psikologis terkait penyakit mental, Bima menyebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan tugas konselingnya.

"Ini yang akan mengintervensi keluarga yang mengalami persoalan secara psikologis, kita akan bekerja sama dengan kampus. Untuk mahasiswa ini akan kita garap, kemudian untuk keluarga ada beberapa program yang akan digarap," jelasnya.

Sementara itu, Rektor IPB University, Arif Satria mengapresiasi survei bersama Pemkot Bogor ini agar setiap kebijakan yang diambil terukur. Diharapkan, survei ini dilakukan pemerintah daerah lainnya.

"Karena saat ini masih sedikit keterlibatan survei dalam penentuan kebijakan diambil pemerintah berdasarkan science based policy atau kebijakan berdasarkan sains (keilmuan)," ucap Arif.