Setelah Ramai Dikritik, Pimpinan DPRD Tangerang Akan Kaji Ulang Anggaran Pakaian Dinas Rp675 Juta

TANGERANG - Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang menggunakan salah satu merek terkenal menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, nilai anggaran mencapai Rp675 juta, sedangkan pada tahun 2020 anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya sebesar Rp312,5 juta.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengungkapkan pengadaan barang tersebut rencananya akan ditinjau ulang. DPRD akan kembali membahas soal anggaran yang dinilai fantastis tersebut, dan jika memang memungut akan dibatalkan.

"Siang ini rencananya akan kita bahas, dihadiri pimpinan, pimpinan fraksi, sekretariat, pimpinan komisi. Kalau opsinya ada yang usul dibatalkan, atau bisa dievaluasi," ujar Gatot pada Selasa (10/8/2021).

Gatot menuturkan, DPRD Kota Tangerang sebenarnya sudah beberapa kali membatalkan pengadaan barang dan juga pembangunan untuk dialihkan ke penanganan Covid-19. Akan tetapi, saat ini kritik masuk setelah proses lelang selesai dan ditutup.

"Pengadaan mobil sudah 2 kali gagal, pembangunan gedung DPRD juga dibatalkan. Tapi itu ketika proses, sekarang sudah menang baru ramai. Seharusnya beri masukan dari awal," tuturnya.

Sementara itu, soal kenaikan anggaran tahun lalu disebabkan pengadaan pakaian sesuai dengan standar yang mengacu ke Peraturan Wali Kota. Namun untuk teknisnya harus melalui Sekwan, sementara anggota DPRD hanya menerima barang.

"Untuk teknis di eksekutif melalui Sekwan, baju itu kita cuma mengukur, milih bahan, cocok, terus ke penjahit, uang ditransfer ke penjahit, kita terima barang. Tapi sekarangkan lelangnya sudah selesai," pungkasnya.

Untuk diketahui tingginya anggaran untuk pengadaan pakaian dinas DPRD ini sebelumnya dinilai tidak masuk akal mengingat saat ini Kota Tangerang masih dalam situasi pandemi Covid-19. Anggaran tersebut juga naik hampir 2 kali lipat dari anggaran tahun sebelumnya yang berjumlah Rp300 juta-an.