Rp5,2 Triliun Pinjaman dari Pemerintah Pusat untuk Penanganan Banjir DKI

JAKARTA - Pemprov DKI akan menggunakan Rp5,2 triliun dari total Rp12,5 triliun dana pinjaman dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk program penanganan banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI, Juaini mengatakan, beberapa program penanganan banjir akan dilaksanakan mulai 2020 sampai 2022 dengan anggaran pinjaman tersebut. Program pertama, yaitu polder pengendali banjir. Untuk melaksanakan program itu pada 2020 dibutuhkan anggaran Rp183 miliar, pada 2021 sebesar Rp443 miliar, dan pada 2022 Rp160 miliar.

Sekadar informasi, Polder merupakan sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul. Rencananya, Polder akan dibuat di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, Mangga Dua, Marunda, Pulomas, dan Kamal.

Selanjutnya, DKI bakal gunakan anggaran Rp333 miliar untuk revitalisasi perbaikan pompa pengendali banjir. DKI bakal mengganti pompa yang sudah tak lagi bekerja maksimal karena termakan usia. (Baca juga; DKI Minta Pemerintah Pusat Bantu Dana Penanganan Banjir Jakarta )

"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021-2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," ucap Juaini di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Dia menambahkan, program selanjutnya yakni pembangunan waduk pengendali banjir yang akan menghabiskan anggaran Rp229 pada 2020, Rp136 miliar pada 2021, dan Rp471 miliar pada 2021, dan Rp180 miliar pada 2022.

"Waduk yang akan kita lanjutkan pembuatannya yaitu ada di waduk Brigif, waduk Pondok Rangon, waduk Lebak Bulus, waduk Cimanggis, waduk Rambutan, dan waduk Sunter Selatan," tuturnya. (Baca juga; Pelebaran dan Pengerukan Sungai Jadi Fokus Atasi Banjir Jakarta )

Kemudian, program lainnya adalah peningkatan kapasitas sungai dan drainase atau normalisasi. Pembangunan normalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dan DKI bertugas membebaskan lahan.

"Untuk pengadaan lahannya pada 2020 ini, kita mengajukan anggaran Rp552 miliar, pada 2021 sebesar Rp1,1 triliun, dan pada 2022 sebanyak Rp404 miliar," ucap Juaini. Lokasi pembebasan lahan tersebut itu di sepanjang Kali Angke, Kali Pesanggrahan, kali Sunter, kali Ciliwung, dan Kali Jatikramat.

Selain itu, ada pembangunan tanggul pengaman pantai atau NCICD. "Untuk tahun ini kita masih perencanaan. Pembangunan fisiknya kita akan kerjakan di tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp50 miliar," tutur Juaini.

Lalu, ada program pengadaan alat pembantu pengendalian banjir atau flood supporting information system. Pada 2020, DKI akan membeli alat ukur curah hujan di 10 lokasi dan pada 2021 di 35 lokasi, alat pengukur debit di 13 aliran kali, dan membeli CCTV di 20 lokasi dan pada 2021 di 40 lokasi.

"Program Flood supporting Information System pada 2020 ini kita mengajukan anggaran Rp1,6 miliar dan pada 2021 sebesar Rp4 miliar sekian. Itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit, alat ukur curah hujan, dan CCTV. Jadi, total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total 5,2 triliun sekian," tutupnya.

Diketahui,Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat untuk melanjutkan program daerah yang tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dana pinjaman berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktru (SMI) persero. Jangka waktu pengembalian pinjaman diberi waktu selama 10 tahun.

"DKI Jakarta mengajukan Rp12,5 triliun. Sebanyak Rp4,5 triliun digunakan untuk tahun 2020 dan Rp8 triliun (untuk penganggaran, red) di tahun 2021," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2020.