BPJS Ketenagakerjaan Siap Perluas Peserta Pedagang Kecil hingga Pemulung

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek siap memperluas kepesertaan dari segmen pekerja informal DKI Jakarta. Perseroan akan menyasar pekerja mulai dari para pedagang hingga pemulung.

Perseroan meluncurkan program Kerja Keras Bebas Cemas BPJS Ketenagakerjaan dengan masuk ke perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Wakil Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Indra Iswanto mengatakan, pihaknya ingin melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif ke lingkup terkecil mulai dari desa hingga RT dan RW.



"Khususnya di Setu Babakan banyak pekerja di sektor Bukan Penerima Upah. Mereka bekerja sebagai pembuat bir pletok, kerak telor, ataupun dodol betawi. Bahkan juga para pekerja seni," kata Indra di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Indra dan Deputi Gubernur DKI Marullah Matali secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada dua peserta yang merupakan pedagang bir pletok dan pedagang kerak telor.

Lebih lanjut dia mengatakan, total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki KTP Jakarta baru sebanyak 2,7 juta peserta. Ini masih jauh dari angka penduduk pekerja di Jakarta mencapai 4,7 juta jiwa.

Sehingga, pihaknya masih ada pekerjaan rumah terhadap sekitar 2 juta pekerja tersebut. "Tahun ini targetnya adalah menambah 1,2 juta peserta baru. Tantangannya adalah edukasi dan sosialisasi secara masif yang dimulai saat ini. Termasuk juga pemulung akan didorong melalui komunitas atau paguyubannya," ujarnya.

Pihaknya mengaku akan mendorong agen Perisai. Khusus Jakarta terdapat 4.000 agen Perisai. Para agen tersebut menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan akuisisi.

"Rencananya agen perisai tersebut akan terus ditingkatkan, dengan rincian satu kantor mencapai 200 perisai sehingga dikalikan 23 kantor wilayah DKI menjadi sekitar 6.000-7.000 perisai," terangnya.

Kemudian untuk iuran Rp16.800 dirasakan sudah sangat terjangkau. Angka tersebut merupakan setoran bulanan minimal yang diberikan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan hitungan, 1 persen berasal dari jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk pendapatan minimal Rp1 juta per bulan, plus jaminan kematian (JKM) Rp6.800. "Kita harapkan pemerintah dan DPR bisa menekan iurannya agar lebih murah. Itu tergantung regulasinya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali menekankan, menjadi tugas pemerintah memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. "Feedbacknya warga masyarakat mempersembahkan yang terbaik. Cemasnya ditanggung negara," ujar Marullah.

Marullah mengatakan, mereka ada yang kerja kantoran, ada yang kerja di rumah menghasilkan uang, bukan digaji. Bukan penerima upah tapi punya duit. Sehingga mereka bekerja dengan caranya masing-masing.

"Nah, BPJS harus meningkatkan pelayanannya di situ, kalau bisa jangan dinaikkan besaran iurannya. Bagi saya ini harus direspons baik, karena dari iuran Rp16.800 itu peserta sudah dapat bermacam-macam manfaat," tutupnya.