Kebijakan Heru Budi Hartono Diyakini Tetap Berpihak untuk Warga Jakarta
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diyakini masih berpihak kepada masyarakat Ibu Kota. Meskipun saat ini tengah ramai isu pembayaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) baru dibayar 50%.
Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan, setiap pemimpin di dunia memiliki karakter dan gaya sendiri-sendiri. Seperti kepemimpinan Heru Budiyang menggantikan posisi Anies Baswedan.
Setiap kepala daerah memiliki visi misi tertentu yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran. "Tentunya, visi misi kepala daerah ditekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah," kata Emrus pada Rabu (17/5/2023).
Menurut dia, setiap pemimpin memiliki titik tekannya. Heru bisa saja melanjutkan program Anies, bisa saja tidak, yang penting adalah untuk rakyat, tetap berpihak kepada rakyat.
Setiap kepala daerah memiliki program strategis lain yang tujuannya sama untuk menyejahterakan masyarakat dan menjadikan Jakarta sebagai kota global. “Jangan hanya mempersoalkan anggaran dipotong untuk ini, tapi tidak dibicarakan ke mana alokasi dana,” ujarnya.
Idealnya, kata Emrus, masyarakat melihat secara makro ke mana anggaran itu dialokasikan. Termasuk efektif atau tidak penggunaannya anggaran tersebut.
"Setiap pemimpin memiliki program prioritas tertentu yang berdampak pada pengalihan pengalokasian anggaran. Substansinya bukan di situ. Menurut saya, bagaimana penggunaan APBD di era Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang. Penggunaan APBD-nya itu untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
“Sepanjang itu untuk rakyat dan tidak dikorupsi, itu hal wajar. Karena setiap pemimpin akan mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang lebih urgent,” ucapnya.
Sebelumnya jagat dunia maya ramai memperbincangkan isu pembayaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) baru dibayar 50%. Isu ini ramai setelah akun Twiiter Musni Umar mencuitkan pertemuan dengan pendukung PDIP yang mengeluh adanya potongan bantuan bagi lansia.
“Pagi ini saya antar istri ke Puskesmas. Saya bertemu teman lama Mas Sutrisno, pendukung PDIP. Dia sangat kecewa karena bantuan lansia Jakarta yang sangat diharapkan jelang lebaran hanya dibayar 50 persen KJP Plus biasanya dibayar setiap tanggal 5 sampai sekarang belum dibayar,” cuitnya melalui akun @musniumar.
Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan, setiap pemimpin di dunia memiliki karakter dan gaya sendiri-sendiri. Seperti kepemimpinan Heru Budiyang menggantikan posisi Anies Baswedan.
Setiap kepala daerah memiliki visi misi tertentu yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran. "Tentunya, visi misi kepala daerah ditekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah," kata Emrus pada Rabu (17/5/2023).
Menurut dia, setiap pemimpin memiliki titik tekannya. Heru bisa saja melanjutkan program Anies, bisa saja tidak, yang penting adalah untuk rakyat, tetap berpihak kepada rakyat.
Setiap kepala daerah memiliki program strategis lain yang tujuannya sama untuk menyejahterakan masyarakat dan menjadikan Jakarta sebagai kota global. “Jangan hanya mempersoalkan anggaran dipotong untuk ini, tapi tidak dibicarakan ke mana alokasi dana,” ujarnya.
Idealnya, kata Emrus, masyarakat melihat secara makro ke mana anggaran itu dialokasikan. Termasuk efektif atau tidak penggunaannya anggaran tersebut.
"Setiap pemimpin memiliki program prioritas tertentu yang berdampak pada pengalihan pengalokasian anggaran. Substansinya bukan di situ. Menurut saya, bagaimana penggunaan APBD di era Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang. Penggunaan APBD-nya itu untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
“Sepanjang itu untuk rakyat dan tidak dikorupsi, itu hal wajar. Karena setiap pemimpin akan mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang lebih urgent,” ucapnya.
Sebelumnya jagat dunia maya ramai memperbincangkan isu pembayaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) baru dibayar 50%. Isu ini ramai setelah akun Twiiter Musni Umar mencuitkan pertemuan dengan pendukung PDIP yang mengeluh adanya potongan bantuan bagi lansia.
“Pagi ini saya antar istri ke Puskesmas. Saya bertemu teman lama Mas Sutrisno, pendukung PDIP. Dia sangat kecewa karena bantuan lansia Jakarta yang sangat diharapkan jelang lebaran hanya dibayar 50 persen KJP Plus biasanya dibayar setiap tanggal 5 sampai sekarang belum dibayar,” cuitnya melalui akun @musniumar.
(hab)