Jakarta Tidak Lagi Ibu Kota 2024, Pemprov DKI-Kemenkeu Bahas Pemanfaatan Aset Negara

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemanfaatan aset negara di Jakarta usai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pada 2024 mendatang Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara .

Rapat koordinasi ini digelar di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 10 Februari 2023 kemarin. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membahas tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang pascapemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

“Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat agar kami bisa mengakomodir kantor pemerintah pusat setelah Ibu Kota pindah,” kata Heru.
Menurut Heru, Kemenkeu berperan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat.

“Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan. Sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," ujarnya.

Heru menuturkan, alam pelaksanaannya nanti Pemprov DKI juga akan bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk membahas rencana tata ruang selain dengan Kemenkeu.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengungkapkan, pihaknya meminta dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan valuasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.

"Kami minta dukungan Pemprov DKI sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria 'highest dan the best use'. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna, kami sedang siapkan suatu 'grand design' terkait pemanfaatan BMN itu sendiri," ucapnya.