DKI Gelar Seminar Publik Masa Depan Pemberdayaan Kampung Kota di Jakarta
Kamis, 04 Agustus 2022 - 05:26 WIB
“Usaha untuk memastikan bahwa masyarakat bisa terlibat langsung dalam merencanakan lingkungan mereka dan memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan yang akan mempengaruhi kondisi hidup mereka adalah langkah penting dalam melihat perumahan sebagai hak asasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Somsook Boonyabancha, pendiri Community Organizations Development Institute/CODI (Thailand) turut berbagi pengalaman mengenai langkah penataan kota dan perbaikan lingkungan tempat tinggal di Thailand.
Ia mengatakan, ada dua pendekatan dalam membangun perumahan, yakni pertama melalui pendekatan perbaikan daerah padat penduduk yang dimulai dari kondisi eksisting untuk merekonstruksi rumah yang terjangkau bersama dengan komunitas yang ada di lokasi tersebut dan menemukan solusi bersama yang tepat untuk warga di daerah padat penduduk.
Kedua, pendekatan dari suplai membangun rumah untuk para pembeli, dalam hal ini menemukan orang yang tepat untuk tinggal di rumah yang baru dibangun tersebut.
“CODI adalah organisasi di bawah Pemerintah Thailand yang mengurus tentang perbaikan tempat tinggal masyarakat. CODI memperbaiki tempat tinggal warga dari kekumuhan, menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan tanah, sosial, keuangan, bahkan hukum. Semua dilihat secara bersamaan dan terintegrasi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut,” ujar Somsook.
Somsook juga menyebut bahwa dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi dengan warga beserta komunitas untuk merencanakan perbaikan kampung padat penduduk, melibatkan profesional/pakar, sehingga masyarakat di kampung bisa lebih memperbaiki kualitas hidupnya.
Kolaborasi tersebut mulai dari merencanakan dan membangun tempat tinggal yang layak, menata sistem keuangan agar mandiri, hingga membesarkan anak di lingkungan yang baik.
“Dalam memperbaiki lingkungan tempat tinggal, dapat sesederhana menghilangkan kekumuhan, bisa juga memungkinkan rekonstruksi atas bangunan eksisting, maupun relokasi. Ini juga dilihat dari kondisi lingkungan dan kesiapan masyarakatnya,” ucapnya.
Koordinator Bidang Perumahan Bappenas, Nurul Wajah Mujahid, menyarankan, daerah-daerah lain bisa meniru pembangunan kampung kota di Jakarta. "Pembangunan sosial ekonomi, bukan hanya rumah saja," pujinya tentang pembangunan Kampung Susun Akuarium yang disebutnya ‘pecah telur’, karena melibatkan partisipasi dan kolaborasi warga setempat (Community Action Plan/CAP).
Menurutnya, tiga kunci yang harus terus diperjuangkan pemerintah daerah dalam penataan permukiman masyarakat miskin kota, yakni: 1. Pendampingan dan pemberdayaan, 2. Penyediaan lahan, 3. Pendanaan dan pembiayaan.
Sementara itu, Somsook Boonyabancha, pendiri Community Organizations Development Institute/CODI (Thailand) turut berbagi pengalaman mengenai langkah penataan kota dan perbaikan lingkungan tempat tinggal di Thailand.
Ia mengatakan, ada dua pendekatan dalam membangun perumahan, yakni pertama melalui pendekatan perbaikan daerah padat penduduk yang dimulai dari kondisi eksisting untuk merekonstruksi rumah yang terjangkau bersama dengan komunitas yang ada di lokasi tersebut dan menemukan solusi bersama yang tepat untuk warga di daerah padat penduduk.
Kedua, pendekatan dari suplai membangun rumah untuk para pembeli, dalam hal ini menemukan orang yang tepat untuk tinggal di rumah yang baru dibangun tersebut.
“CODI adalah organisasi di bawah Pemerintah Thailand yang mengurus tentang perbaikan tempat tinggal masyarakat. CODI memperbaiki tempat tinggal warga dari kekumuhan, menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan tanah, sosial, keuangan, bahkan hukum. Semua dilihat secara bersamaan dan terintegrasi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut,” ujar Somsook.
Somsook juga menyebut bahwa dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi dengan warga beserta komunitas untuk merencanakan perbaikan kampung padat penduduk, melibatkan profesional/pakar, sehingga masyarakat di kampung bisa lebih memperbaiki kualitas hidupnya.
Kolaborasi tersebut mulai dari merencanakan dan membangun tempat tinggal yang layak, menata sistem keuangan agar mandiri, hingga membesarkan anak di lingkungan yang baik.
“Dalam memperbaiki lingkungan tempat tinggal, dapat sesederhana menghilangkan kekumuhan, bisa juga memungkinkan rekonstruksi atas bangunan eksisting, maupun relokasi. Ini juga dilihat dari kondisi lingkungan dan kesiapan masyarakatnya,” ucapnya.
Koordinator Bidang Perumahan Bappenas, Nurul Wajah Mujahid, menyarankan, daerah-daerah lain bisa meniru pembangunan kampung kota di Jakarta. "Pembangunan sosial ekonomi, bukan hanya rumah saja," pujinya tentang pembangunan Kampung Susun Akuarium yang disebutnya ‘pecah telur’, karena melibatkan partisipasi dan kolaborasi warga setempat (Community Action Plan/CAP).
Menurutnya, tiga kunci yang harus terus diperjuangkan pemerintah daerah dalam penataan permukiman masyarakat miskin kota, yakni: 1. Pendampingan dan pemberdayaan, 2. Penyediaan lahan, 3. Pendanaan dan pembiayaan.
tulis komentar anda