Anggota DPRD DKI Kenneth Nilai Pembangunan Sumur Resapan Kurang Kajian Mendalam
Kamis, 09 Desember 2021 - 14:01 WIB
Baca juga: Anies Ancam Denda Kontraktor Sumur Resapan Bermasalah
Kent mengungkapkan, titik kejenuhan tanah di DKI Jakarta itu berbeda-beda. Ada yang bisa menyerap air ada yang tidak. Jadi jangan sampai salah lokasi hingga pada akhirnya sumur resapan hanya menjadi kolam penampungan dan menjadi sarang nyamuk.
"Harus dipastikan dulu, area atau titik-titik mana saja yang punya daya serap baik dan apa saja yang menjadi kendala di lokasi tersebut. Kalau pekerjaan sumur resapan tersebut ditarget tanpa perhitungan yang realistis akibatnya yah kerja jadi grasa grusu, asal menentukan titik dan hasilnya bisa kita lihat sendiri pada akhirnya seperti apa," tegas Kent.
Kata Kent, proyek apa pun yang akan dilakukan harus betul-betul mempunyai perencanaan yang sangat matang. Tujuannya untuk membuat proyek tersebut jelas road map serta kajian analisisnya. Karena, selain hasilnya bisa tepat sasaran, uang rakyat tidak terbuang sia-sia serta kenyamanan masyarakat juga tidak akan terganggu.
"Kalau tidak ada perencanaan yang serius dalam mengelola dan membangun Kota Jakarta, yah hasilnya akan jadi amburadul seperti ini," tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.
Kent juga menilai sumur resapan tak begitu cocok di DKI Jakarta yang daya serap tanahnya rendah. Hal itu tentu harus benar-benar melalui kajian yang matang supaya sumur resapan tidak berakhir sebagai kolam penampungan, karena gagal mengurangi genangan dan menambah cadangan air tanah.
Permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta, lanjut dia, rata-rata adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah, dan bencana banjir akan selesai jika sarana dan prasarana tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta harus terintegrasi dengan baik, seperti pompa air, sungai, dan aliran drainase.
"Menurut saya, yang paling cocok untuk penanganan banjir jangka panjang ya harus melakukan revitalisasi, perbaikan saluran air komunal di pemukiman padat dan perumahan yang salurannya tidak berfungsi dengan baik secara simultan dan terprogram. Sebab rata-rata drainase yang saya temukan di beberapa pemukiman padat penduduk, sangat buruk dan rata rata problematika yang saya lihat kebanyakan sama, setelah itu baru lakukan normalisasi kali atau sungai, mulai untuk memasang sheet pile di semua kali di Jakarta. Saya yakin jika sheet pile seluruhnya terpasang, baik di Kali Angke, Kali Pesanggarahan, dan Kali Ciliwung, banjir dikarenakan air kiriman dari Hulu akan bisa teratasi dengan tuntas," bebernya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah menginstruksikan seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal (sumur resapan) di setiap titik Jakarta. Jajarannya diminta memanggil dan menegur para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur sekaligus standar durasi waktu penuntasan permasalahan tersebut.
Sebenarnya, kata Kent, kesalahan tidak bisa juga sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyedia. Menurut Kent, Gubernur Anies harusnya melakukan pengawasan dan paham segala kegiatan yang sifatnya prioritas. Apalagi program ini masuk dalam salah satu program unggulan. Hal itu dilakukan agar tidak sekadar menerima laporan dari anak buah yang 'Asal Bapak Senang'.
Kent mengungkapkan, titik kejenuhan tanah di DKI Jakarta itu berbeda-beda. Ada yang bisa menyerap air ada yang tidak. Jadi jangan sampai salah lokasi hingga pada akhirnya sumur resapan hanya menjadi kolam penampungan dan menjadi sarang nyamuk.
"Harus dipastikan dulu, area atau titik-titik mana saja yang punya daya serap baik dan apa saja yang menjadi kendala di lokasi tersebut. Kalau pekerjaan sumur resapan tersebut ditarget tanpa perhitungan yang realistis akibatnya yah kerja jadi grasa grusu, asal menentukan titik dan hasilnya bisa kita lihat sendiri pada akhirnya seperti apa," tegas Kent.
Kata Kent, proyek apa pun yang akan dilakukan harus betul-betul mempunyai perencanaan yang sangat matang. Tujuannya untuk membuat proyek tersebut jelas road map serta kajian analisisnya. Karena, selain hasilnya bisa tepat sasaran, uang rakyat tidak terbuang sia-sia serta kenyamanan masyarakat juga tidak akan terganggu.
"Kalau tidak ada perencanaan yang serius dalam mengelola dan membangun Kota Jakarta, yah hasilnya akan jadi amburadul seperti ini," tegas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.
Kent juga menilai sumur resapan tak begitu cocok di DKI Jakarta yang daya serap tanahnya rendah. Hal itu tentu harus benar-benar melalui kajian yang matang supaya sumur resapan tidak berakhir sebagai kolam penampungan, karena gagal mengurangi genangan dan menambah cadangan air tanah.
Permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta, lanjut dia, rata-rata adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah, dan bencana banjir akan selesai jika sarana dan prasarana tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta harus terintegrasi dengan baik, seperti pompa air, sungai, dan aliran drainase.
"Menurut saya, yang paling cocok untuk penanganan banjir jangka panjang ya harus melakukan revitalisasi, perbaikan saluran air komunal di pemukiman padat dan perumahan yang salurannya tidak berfungsi dengan baik secara simultan dan terprogram. Sebab rata-rata drainase yang saya temukan di beberapa pemukiman padat penduduk, sangat buruk dan rata rata problematika yang saya lihat kebanyakan sama, setelah itu baru lakukan normalisasi kali atau sungai, mulai untuk memasang sheet pile di semua kali di Jakarta. Saya yakin jika sheet pile seluruhnya terpasang, baik di Kali Angke, Kali Pesanggarahan, dan Kali Ciliwung, banjir dikarenakan air kiriman dari Hulu akan bisa teratasi dengan tuntas," bebernya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah menginstruksikan seluruh jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengawasi kontraktor yang mengerjakan drainase vertikal (sumur resapan) di setiap titik Jakarta. Jajarannya diminta memanggil dan menegur para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul sesuai dengan prosedur sekaligus standar durasi waktu penuntasan permasalahan tersebut.
Sebenarnya, kata Kent, kesalahan tidak bisa juga sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyedia. Menurut Kent, Gubernur Anies harusnya melakukan pengawasan dan paham segala kegiatan yang sifatnya prioritas. Apalagi program ini masuk dalam salah satu program unggulan. Hal itu dilakukan agar tidak sekadar menerima laporan dari anak buah yang 'Asal Bapak Senang'.
tulis komentar anda