NU: Cegah Regresi Demokrasi Selama Pandemi
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:40 WIB
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pandemi Covid-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara. Meski demikian, demokrasi dianggap bisa terus bertahan di tengah tekanan pandemi.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama ( PBNU ) Helmy Faishal Zaini mengatakan, Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi. “Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” ujarnya dalam diskusi Menuju Bali Democracy Forum: Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Gus Ipul Ingatkan Kepengurusan PBNU Hanya Sampai 25 Desember 2021
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dan pakar politik internasional Universitas Paramadina Mahmud Syaltout juga hadir dalam diskusi itu. Mereka membahas berbagai aspek demokrasi di era pandemi.
Helmy yang juga anggota Komisi I DPR menyebut tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. “Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” katanya.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu. Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran mengembangkan demokrasi karena proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigm sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik. Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal, demokrasi membutuhkan keragaman. “Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Prancis. Selama pandemi seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Prancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama ( PBNU ) Helmy Faishal Zaini mengatakan, Economist Intelligent Unit (EIU) mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara selama pandemi. “Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi,” ujarnya dalam diskusi Menuju Bali Democracy Forum: Demokrasi di Era Pandemi, Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Baca juga: Gus Ipul Ingatkan Kepengurusan PBNU Hanya Sampai 25 Desember 2021
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dan pakar politik internasional Universitas Paramadina Mahmud Syaltout juga hadir dalam diskusi itu. Mereka membahas berbagai aspek demokrasi di era pandemi.
Helmy yang juga anggota Komisi I DPR menyebut tantangan itu antara lain dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. “Paham-paham transnasional disebar melalui pelantar digital. Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi,” katanya.
Prinsip demokrasi yang membolehkan perbedaan pendapat membuat penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang. Hal yang bisa dilakukan meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu itu. Di sisi lain, perlu juga dipahami demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Padahal, kematangan demokrasi lebih dari hal itu. Dibutuhkan kesiapan dan kesabaran mengembangkan demokrasi karena proses demokratisasi membutuhkan waktu panjang.
Menurut dia, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar. Demokrasi tidak hanya dari paradigm sekuler yang memisahkan sepenuhnya agama dan kehidupan publik, termasuk sistem hukum dan politik. Demokrasi juga bisa menggunakan paradigma simbiotik seperti diterapkan di Indonesia.
Syaltout mengatakan, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.
Tekanan ekonomi juga membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. Padahal, demokrasi membutuhkan keragaman. “Ini tercermin dari kasus Charlie Hebdo di Prancis. Selama pandemi seperti kelompok lain, toko-toko milik warga muslim Prancis tutup. Bisnis jasa mereka tidak berjalan. Mereka jadi sensitif,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor itu.
tulis komentar anda