Kent Beberkan Alasan Fraksi PDIP Cetuskan Interpelasi Formula E
Kamis, 26 Agustus 2021 - 19:15 WIB
"Hingga saat ini lokasi pengganti sirkuit belum jelas, tetapi Gubernur Anies telah menetapkan Juni 2022 pelaksanaan Formula E, kan kacau! Dalam menyiapkan tempat sirkuit baru pasti akan mengeluarkan anggaran lagi yang saya yakin bukan uang kecil. Saran saya Pak Anies jangan mengorbankan uang warga Jakarta dengan cara dihambur-hamburkan seperti ini," ucapnya.
Baca juga: Putri Zulkifli Hasan Minta Sudahi Perdebatan Interpelasi Anies
Kent juga sangat menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang membandingkan rencana ajang Formula E di Jakarta dengan Olimpiade Tokyo yang belum lama ini selesai digelar. Sebab, ajang multievent itu dianggap berhasil digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Jangan bandingkan Tokyo dengan Jakarta. Saya mau ketawa, di sana (Tokyo) warganya tertib, penanganan Covid-19 di sana sangat baik, kultur di sana juga sangat mendukung, masyarakatnya nurut-nurut dan sudah punya kesadaran yang tinggi tentang bahaya Covid-19, serta prokes di sana dilaksanakan dengan sangat ketat. Jadi tolong jangan bandingkan negara kita ini dengan Tokyo, Jepang. Di negara kita ini masih banyak Pak yang tidak percaya dengan Covid-19 dan disuruh pakai masker saja susahnya setengah mati. Disuruh pakai masker ngeyel, disuruh vaksin juga susah, yang ada malah nyebarin berita bohong tentang akibat efek samping dari vaksin ini. Nanti kalau sudah kena Covid-19 baru menyalahkan pemerintah. Kalau mau membandingkan ya harus apple to apple dong," beber Kent.
Menurutnya, pandemi Covid-19 masih akan berlangsung lama dan tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir dan hingga tahun 2022 pun diperkirakan pandemi masih akan tetap mewabah di Jakarta sehingga akan memaksa semua untuk hidup berdampingan dengan Covid. Dan dampaknya akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Formula E yang berencana digelar pada Juni 2022.
"Jadi jangan sampai nanti malah muncul klaster Formula E di Jakarta. Jika itu terjadi maka kerja keras kita selama ini akan sia-sia. Ingat dan hargai perjuangan para tenaga kesehatan yang gugur akibat pandemi. Jadi jangan gaya-gayaanlah, jangan lantas hanya untuk berniat menjaga muka Gubernur karena sudah terlanjur membayarkan komitmen fee jadi ngotot memaksakan tetap melaksanakan pagelaran Formula E yang tidak bermanfaat. Masyarakat sudah cerdas. Jadi batalkan saja pagelaran Formula E dan kembalikan komitmen feenya. Jangan lantas nanti Pak Anies digugat oleh masyarakat Jakarta terkait akan niatnya melaksanakan pagelaran yang tidak penting ini baru menyesal," ujar Kent.
Diketahui, interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.
Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.
Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.
Sebelumnya, lima orang anggota Fraksi PDI Perjuangan sebagai pencetus hak Interpelasi ini dan seluruh anggota Fraksi PSI mengikuti serta diketahui telah menandatangani surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Ibu Kota. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Putri Zulkifli Hasan Minta Sudahi Perdebatan Interpelasi Anies
Kent juga sangat menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang membandingkan rencana ajang Formula E di Jakarta dengan Olimpiade Tokyo yang belum lama ini selesai digelar. Sebab, ajang multievent itu dianggap berhasil digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Jangan bandingkan Tokyo dengan Jakarta. Saya mau ketawa, di sana (Tokyo) warganya tertib, penanganan Covid-19 di sana sangat baik, kultur di sana juga sangat mendukung, masyarakatnya nurut-nurut dan sudah punya kesadaran yang tinggi tentang bahaya Covid-19, serta prokes di sana dilaksanakan dengan sangat ketat. Jadi tolong jangan bandingkan negara kita ini dengan Tokyo, Jepang. Di negara kita ini masih banyak Pak yang tidak percaya dengan Covid-19 dan disuruh pakai masker saja susahnya setengah mati. Disuruh pakai masker ngeyel, disuruh vaksin juga susah, yang ada malah nyebarin berita bohong tentang akibat efek samping dari vaksin ini. Nanti kalau sudah kena Covid-19 baru menyalahkan pemerintah. Kalau mau membandingkan ya harus apple to apple dong," beber Kent.
Menurutnya, pandemi Covid-19 masih akan berlangsung lama dan tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir dan hingga tahun 2022 pun diperkirakan pandemi masih akan tetap mewabah di Jakarta sehingga akan memaksa semua untuk hidup berdampingan dengan Covid. Dan dampaknya akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan Formula E yang berencana digelar pada Juni 2022.
"Jadi jangan sampai nanti malah muncul klaster Formula E di Jakarta. Jika itu terjadi maka kerja keras kita selama ini akan sia-sia. Ingat dan hargai perjuangan para tenaga kesehatan yang gugur akibat pandemi. Jadi jangan gaya-gayaanlah, jangan lantas hanya untuk berniat menjaga muka Gubernur karena sudah terlanjur membayarkan komitmen fee jadi ngotot memaksakan tetap melaksanakan pagelaran Formula E yang tidak bermanfaat. Masyarakat sudah cerdas. Jadi batalkan saja pagelaran Formula E dan kembalikan komitmen feenya. Jangan lantas nanti Pak Anies digugat oleh masyarakat Jakarta terkait akan niatnya melaksanakan pagelaran yang tidak penting ini baru menyesal," ujar Kent.
Diketahui, interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.
Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.
Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.
Sebelumnya, lima orang anggota Fraksi PDI Perjuangan sebagai pencetus hak Interpelasi ini dan seluruh anggota Fraksi PSI mengikuti serta diketahui telah menandatangani surat penyampaian usulan hak interpelasi terkait rencana Pemprov DKI untuk menggelar Formula E di Ibu Kota. Surat itu ditujukan kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta.
tulis komentar anda