Sulitkan Anak Bersekolah, Warga Jakarta Keluhkan Sistem Online PPDB 2024
Senin, 24 Juni 2024 - 15:31 WIB
Ia mengungkapkan penggunaan sistem PPDB online meskipun dapat membuat transparan namun juga membuat sulit untuk siswa dengan kondisi tertentu untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
"Tadi kata petugas tidak bisa diubah, karena itu aturan dari Kementerian Pendidikan. Semua harus sinkronisasi sistem. Jadi saya sudah selesai disini. Yang jadi korban anak gak bisa masuk sekolah negeri. Sekolah swasta jujur saja terlalu mahal. Di Jakarta itu kan kebanyakan pendatang, kita belum tahu kapan akan pindah indentitas kita," kata Helmi.
Ia mengaku, awalnya hendak menggunakan jalur prestasi, namun terkendala memang ada batasan umur. Ia juga sudah mencoba masuk jalur zonasi namun hal serupa terjadi, anaknya juga tidak bisa di terima.
"Harapannya supaya ada kebijakan yang lebih fleksibel, karena katanya negara kita mau mencetak sumber daya manusia berkualitas tapi kalau kayak gini anak saya nilainya tinggi tapi tidak bisa sekolah," terang Helmi.
Menambahkan warga lainnya, Risna (43) warga Sukapura juga mengaku kesulitan dengan sistem PPDB Jakarta 2024 yang serba online.
"Kurang ngerti pak bikin verifikasi dan akun untuk pendaftaran online. Dibilang disini belum diverifikasi, jadi kita bolak-balik Sistem online sekarang lebih menyulitkan dibandingkan dengan jaman dulu masih manual," kata dia.
Ia mengaku KJP Plus yang selama ini diterima diputus secara tiba-tiba, padahal ia merasa berhak mendapatkan bantuan KJP Plus.
"Anak saya mau masuk SMPN 289 Sukapura dekat rumah. Tadi kata petugas ya kita harus menunggu verifikasi dari sekolah nya. Untuk masuk jalur zonasi wilayah. Soalnya kalau swasta mahal, kakak nya sudah swasta, apalagi saya single mom anak tiga. Mana KJP diputus. Kata nya di Kartu Keluarga saya mampu. Padahal kami hidup ngontrak dan saya sudah tidak punya suami," ungkap Risna.
"Tadi kata petugas tidak bisa diubah, karena itu aturan dari Kementerian Pendidikan. Semua harus sinkronisasi sistem. Jadi saya sudah selesai disini. Yang jadi korban anak gak bisa masuk sekolah negeri. Sekolah swasta jujur saja terlalu mahal. Di Jakarta itu kan kebanyakan pendatang, kita belum tahu kapan akan pindah indentitas kita," kata Helmi.
Ia mengaku, awalnya hendak menggunakan jalur prestasi, namun terkendala memang ada batasan umur. Ia juga sudah mencoba masuk jalur zonasi namun hal serupa terjadi, anaknya juga tidak bisa di terima.
"Harapannya supaya ada kebijakan yang lebih fleksibel, karena katanya negara kita mau mencetak sumber daya manusia berkualitas tapi kalau kayak gini anak saya nilainya tinggi tapi tidak bisa sekolah," terang Helmi.
Menambahkan warga lainnya, Risna (43) warga Sukapura juga mengaku kesulitan dengan sistem PPDB Jakarta 2024 yang serba online.
"Kurang ngerti pak bikin verifikasi dan akun untuk pendaftaran online. Dibilang disini belum diverifikasi, jadi kita bolak-balik Sistem online sekarang lebih menyulitkan dibandingkan dengan jaman dulu masih manual," kata dia.
Ia mengaku KJP Plus yang selama ini diterima diputus secara tiba-tiba, padahal ia merasa berhak mendapatkan bantuan KJP Plus.
"Anak saya mau masuk SMPN 289 Sukapura dekat rumah. Tadi kata petugas ya kita harus menunggu verifikasi dari sekolah nya. Untuk masuk jalur zonasi wilayah. Soalnya kalau swasta mahal, kakak nya sudah swasta, apalagi saya single mom anak tiga. Mana KJP diputus. Kata nya di Kartu Keluarga saya mampu. Padahal kami hidup ngontrak dan saya sudah tidak punya suami," ungkap Risna.
(maf)
tulis komentar anda