Warga Jakarta Tak Disiplin Pakai Masker Picu Kasus COVID-19 Naik Terus
Senin, 20 Juli 2020 - 06:00 WIB
Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Satpol PP DKI Jakarta, Agus Irmanto mengatakan ada sekitar 27.000 warga Jakarta tidak disiplin menggunakan masker saat pandemi virus corona (COVID-19). FOTO/ILUSTRASI/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Kepala Bidang Penegakan dan Penindakan Satpol PP DKI Jakarta , Agus Irmanto mengatakan ada sekitar 27.000 warga Jakarta tidak disiplin menggunakan masker saat pandemi virus corona ( COVID-19 ). Mereka yang melanggar itu dihitung dalam kurun waktu seminggu.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengaku tak heran jika kasus konfirmasi positif COVID-19 di Jakarta kembali melonjak tinggi. Sebab, masih banyak warga Ibu Kota yang tidak disiplin menggunakan masker.
"Ya masker ini memang sudah menjadi budaya seharusnya, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak disiplin, masih cuek dan permisif, jadi wajar saja kasus positif naik terus dan di DKI belum terkendali," kata Hermawan saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2020). ( )
Merujuk data yang dibeberkan oleh Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) pada Minggu (19/7/2020), Jakarta kembali menempati urutan pertama sebagai daerah yang kenaikan angka kasus positifnya tertinggi. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ada lonjakan yang signifikan sebanyak 313 kasus positif corona di Jakarta pada 19 Juli 2020, dengan jumlah pasien sembuh 326 dan meninggal 9 orang. Angka kasus positif sebanyak 313 ini merupakan yang tertinggi dibanding daerah lainnya.
Hermawan menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi. Ia meminta agar pemerintah mengembalikan PSBB seperti yang sebelumnya karena tingkat konfirmasi kasus positif corona di Jakarta melonjak tinggi.( )
"Ke depan seharusnya pemerintah DKI mengevaluasi PSBB, tidak lagi menggunakan istilah transisi tetapi kepada PSBB yang sebenarnya. Nah untuk itu perlu kesabaran, kesadaran, dan daya tahan," ujarnya.
"Yang kita ingin sampaikan satu poin saja bahwa pemerintah DKI harus meredefinisi kembali tujuannya apakah ingin mengendalikan virus atau ingin menyadarkan masyarakat dengan protokol kesehatan dan adanya aktivitas ekonomi menggeliat. Kalau memang ingin mengendalikan virus, maka PSBB harus dioptimalkan, agar kita mampu mengukur dampak COVID kini dan ke depannya," katanya.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengaku tak heran jika kasus konfirmasi positif COVID-19 di Jakarta kembali melonjak tinggi. Sebab, masih banyak warga Ibu Kota yang tidak disiplin menggunakan masker.
"Ya masker ini memang sudah menjadi budaya seharusnya, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak disiplin, masih cuek dan permisif, jadi wajar saja kasus positif naik terus dan di DKI belum terkendali," kata Hermawan saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2020). ( )
Merujuk data yang dibeberkan oleh Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) pada Minggu (19/7/2020), Jakarta kembali menempati urutan pertama sebagai daerah yang kenaikan angka kasus positifnya tertinggi. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ada lonjakan yang signifikan sebanyak 313 kasus positif corona di Jakarta pada 19 Juli 2020, dengan jumlah pasien sembuh 326 dan meninggal 9 orang. Angka kasus positif sebanyak 313 ini merupakan yang tertinggi dibanding daerah lainnya.
Hermawan menyarankan agar pemerintah DKI Jakarta mengevaluasi kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi. Ia meminta agar pemerintah mengembalikan PSBB seperti yang sebelumnya karena tingkat konfirmasi kasus positif corona di Jakarta melonjak tinggi.( )
"Ke depan seharusnya pemerintah DKI mengevaluasi PSBB, tidak lagi menggunakan istilah transisi tetapi kepada PSBB yang sebenarnya. Nah untuk itu perlu kesabaran, kesadaran, dan daya tahan," ujarnya.
"Yang kita ingin sampaikan satu poin saja bahwa pemerintah DKI harus meredefinisi kembali tujuannya apakah ingin mengendalikan virus atau ingin menyadarkan masyarakat dengan protokol kesehatan dan adanya aktivitas ekonomi menggeliat. Kalau memang ingin mengendalikan virus, maka PSBB harus dioptimalkan, agar kita mampu mengukur dampak COVID kini dan ke depannya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda