Pilgub DKI, Djarot: Ahok Mana Mau Jadi Cawagub
A
A
A
JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak akan mungkin Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan turun menjadi bakal cawagub pada Pilgub DKI 2017.
Djarot mengaku PDI-P juga tidak mungkin partainya akan mengusung Ahok sebagai bakal calon orang nomor dua di Jakarta itu. “Ya tidak mungkin lah. Pasti beliau (Ahok) juga enggak mau,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Mantan Wali Kota Blitar itu menanggapi pernyataan anggota DPR-RI Masinton Pasaribu yang menyebut Ahok harus jadi cawagub jika ingin diusung PDI-P. Salah satu pertimbangan karena jumlah kursi tiga partai pendukung Ahok dengan PDIP masih lebih besar PDIP.
Lebih lanjut, Wagub DKI Jakarta itu mengimbau para petinggi DPP maupun kader partai agar tidak berbicara atas nama perorangan lagi. Karena penetapan cagub dan cawagub sudah ada dalam ranah DPP sehingga yang berbicara adalah petinggi DPP.
“Siapa yang bilang begitu? Biarkan saja. Ini kan sudah ranah DPP. Yang ngomong sudah tidak boleh perorangan loh. Jadi ini arus ditanyakan ke Sekjen, bukan ke kader-kader. Jadi kalau mau konfirmasi kebenaran, tunggu keputusan DPP. Karena ini adalah keputusan partai,” tegasnya.
Djarot mengaku PDI-P juga tidak mungkin partainya akan mengusung Ahok sebagai bakal calon orang nomor dua di Jakarta itu. “Ya tidak mungkin lah. Pasti beliau (Ahok) juga enggak mau,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Mantan Wali Kota Blitar itu menanggapi pernyataan anggota DPR-RI Masinton Pasaribu yang menyebut Ahok harus jadi cawagub jika ingin diusung PDI-P. Salah satu pertimbangan karena jumlah kursi tiga partai pendukung Ahok dengan PDIP masih lebih besar PDIP.
Lebih lanjut, Wagub DKI Jakarta itu mengimbau para petinggi DPP maupun kader partai agar tidak berbicara atas nama perorangan lagi. Karena penetapan cagub dan cawagub sudah ada dalam ranah DPP sehingga yang berbicara adalah petinggi DPP.
“Siapa yang bilang begitu? Biarkan saja. Ini kan sudah ranah DPP. Yang ngomong sudah tidak boleh perorangan loh. Jadi ini arus ditanyakan ke Sekjen, bukan ke kader-kader. Jadi kalau mau konfirmasi kebenaran, tunggu keputusan DPP. Karena ini adalah keputusan partai,” tegasnya.
(ysw)