Diikuti 152 Orang, Peserta PKPA Peradi Jakbar-Ubhara Jaya Diminta Jaga Kualitas

JAKARTA - Sebanyak 152 peserta mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilakukan Peradi Jakarta Barat-Ubhara Jaya. Ratusan peserta itu diharapkan menjadi advokat yang profesional, berkualitas, dan berintegritas.

"Angkatan XX DPC Peradi Jakbar-Ubhara Jaya diikuti 152 orang. Jadi advokat yang profesional, berkualitas, dan berintegritas," ujar Ketua Panitia PKPA Angkatan XX DPC Peradi Jakbar‎-Ubhara Jaya Fortuna Alvariza, Minggu (15/1/2023).

Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat mengimbau peserta PKPA terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan perundang-undangan di antaranya KUHP anyar yang bakal diterapkan.
Baca juga: Berkolaborasi dengan Binus, Peradi Jakbar Kembali Gelar PKPA

“Terus meningkatkan kemampuan di bidang hukum, termasuk menguasai KUHP baru yang segera diimplementasikan,” ujar Asido.

Sesuai pesan Ketum Peradi Otto Hasibuan, pihaknya sangat menekankan kualitas, profesionalisme, dan integritas dalam mencetak advokat sebagaimana amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Untuk menjaga itu, dalam acara yang dihelat secara hybrid pihaknya terus menyelenggarakan PKPA yang berkualitas bekerja sama dengan sejumlah universitas di antaranya Ubhara Jaya yang saat ini untuk ke-20 kalinya.

“Disampaikan Otto bahwa Peradi sangat menjaga sekali kualitas. Jadi kalau bisa dibilang produk, kita original,” ucapnya.

Dia mengingatkan jika nantinya para peserta PKPA lulus menjadi advokat, harus memberikan layanan hukum cuma-cuma atau gratis (probono) bagi masyarakat kurang mampu ‎yang tengah mencari keadilan. Pemberian probono ini terus digalakkan Peradi melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Peradi sekarang sudah memiliki sekitar 180 DPC di seluruh Indonesia, PBH-nya sudah 152 dan akan terus bertambah. Kebetulan saya ketua PBH Peradi,” kata Asido.

Dia juga mengajak peserta PKPA angkatan XX DPC Peradi Jakbar-Ubhara Jaya untuk berjuang mewujudkan Peradi sebagai wadah tunggal (single bar) organisasi advokat ‎yang menjadi amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.