Ibu Kota Pindah, Anggota DPRD DKI Kenneth Harap Jakarta Jadi Pusat Perekonomian

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU.

Kent, sapaan akrab Hardiyanto Kenneth, berharap dalam persiapan Ibu Kota Nusantara, Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia selama infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) disiapkan.
Baca juga: Minta Ibu Kota Negara Tak Pakai APBN, PKB: Sri Mulyani yang Cari Duit

Dia juga meyakini jika perekonomian di Jakarta akan tetap berkembang meskipun Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur. "Saya sangat yakin Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat perekonomian nasional, regional, bahkan global. Jadi Jakarta bisa dijadikan pusat perekonomian dan bisnis, Kaltim hanya konsen di pemerintahan saja. Saya juga meyakini bahwa Jakarta akan dijadikan daerah istimewa, pemerintah tidak akan meninggalkan Jakarta begitu saja karena banyak sejarahnya," ujar Kent dalam keterangannya, Selasa (25/1/2022).

Dia menilai keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah dengan pertimbangan yang sangat matang terutama soal ancaman bencana alam.

"Pemerintah meyakini wilayah di Kalimantan lebih minim risiko bencananya dan selain itu juga di sana ada 180 ribu hektare lahan milik pemerintah dan itu akan memudahkan pemerintah membangun tanpa direpotkan dengan urusan pembebasan tanah dan lokasinya yang strategis untuk memperkuat perekonomian," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk DKI Jakarta pada September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Jakarta terus meningkat dan diartikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

"DKI Jakarta sudah sangat padat dan hal itu mempengaruhi dengan kemacetan yang tinggi saat ini. Saya menilai pemindahan ibu kota dimaksudkan juga untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah. Isu pemindahan ibu kota ini sebenarnya sudah muncul sejak zaman Presiden Soekarno dan baru terealisasi pada era Presiden Jokowi, inilah yang patut kita apresiasi," tutur Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Menurut dia, Jakarta akan tumbuh pesat jika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur seperti halnya yang terjadi dengan Australia yang pernah pindah ibu kota pada abad ke-19. Saat itu ada Melbourne dan Sydney sebagai kota terbesar di negeri kangguru tersebut.

"Sampai saat ini tingkat pertumbuhan di Canberra masih tidak sebanding dengan pertumbuhan di Melbourne dan Sydney yang sudah popular sejak dulu. Artinya Jakarta juga akan seperti itu arahnya walaupun sudah tak menjadi ibu kota," ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Kent mengajak bangsa Indonesia khususnya warga Jakarta mendukung Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, walaupun nantinya akan berganti kepemimpinan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN mengikat pemerintah dan seluruh pihak untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur bersifat wajib meski terjadi pergantian pemerintahan pada 2024 dan seterusnya.
Baca juga: Jejak Sejarah Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia