Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Gaji Gubernur DKI Cuma Rp3 Juta, Berapa Besaran Tunjangannya?
loading...
Besaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah diatur dalam PP Nomor 59 dan PP Nomor 109 Tahun 2000. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Tunjangan Gubernur dan Waki Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 menjadi pertanyaan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat badan anggaran (Banggar) guna membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD 2022, di Ruang Paripurna DPRD, Kamis (13/1/2022).
Prasetyo menginginkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali membuka secara transparan soal tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahkan Prasetyo sempat geram lantaran Marullah tidak membawa data tunjangan tersebut.
Lantas berapa gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI? Besaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Anies, DKI Berikan Tunjangan untuk 22.970 Lansia
Untuk besaran gaji kepada deerah dan wakilnya, mengacu pada PP Nomor 59 Tahun 2000, yakni sebagai berikut:
a. Gubernur: Rp3 juta per bulan.
b. Wakil Gubernur: Rp2,4 juta per bulan
c. Bupati/Wali Kota: Rp2,1 juta per bulan.
d. Wakil Bupati/Wakil Wali Kota: Rp1,8 juta per bulan.
Dalam PP Nomor 109 disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. "Besarnya gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah," bunyi PP tersebut, dikutip Jumat (14/1/2022).
Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeiliharaan. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas, yang apabila berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.
Prasetyo menginginkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali membuka secara transparan soal tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahkan Prasetyo sempat geram lantaran Marullah tidak membawa data tunjangan tersebut.
Lantas berapa gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI? Besaran gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Anies, DKI Berikan Tunjangan untuk 22.970 Lansia
Untuk besaran gaji kepada deerah dan wakilnya, mengacu pada PP Nomor 59 Tahun 2000, yakni sebagai berikut:
a. Gubernur: Rp3 juta per bulan.
b. Wakil Gubernur: Rp2,4 juta per bulan
c. Bupati/Wali Kota: Rp2,1 juta per bulan.
d. Wakil Bupati/Wakil Wali Kota: Rp1,8 juta per bulan.
Dalam PP Nomor 109 disebutkan, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. "Besarnya gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah," bunyi PP tersebut, dikutip Jumat (14/1/2022).
Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeiliharaan. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.
Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas, yang apabila berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.
Explore More