Sekolah Gratis SD-SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Mulai Tahun Depan
loading...
DPRD dan Pemprov Jakarta menyepakati besaran nilai rancangan KUA-PPAS APBD 2025 sebesar Rp91,1 triliun. Dengan kesepakatan itu, program prioritas sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - DPRD dan Pemprov Jakarta menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 sebesar Rp91,1 triliun. Dengan kesepakatan itu, program prioritas sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," kata Ketua DPRD Jakarta Khoirudin lewat keterangannya, Sabtu (2/11/2024).
Tak hanya di sektor pendidikan, Khoirudin juga menyebutkan program prioritas lainnya yang akan terealisasi yakni di sektor kesehatan dan infrastruktur.
"Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," katanya.
Dia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat terlibat memberikan masukan untuk pembangunan Kota Jakarta. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
"Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta," katanya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta," kata Ketua DPRD Jakarta Khoirudin lewat keterangannya, Sabtu (2/11/2024).
Tak hanya di sektor pendidikan, Khoirudin juga menyebutkan program prioritas lainnya yang akan terealisasi yakni di sektor kesehatan dan infrastruktur.
"Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," katanya.
Dia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat terlibat memberikan masukan untuk pembangunan Kota Jakarta. Sehingga dapat mewujudkan pembangunan Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
"Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta," katanya.
Lihat Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Program Bansos Tidak Berkaitan dengan Masa Pilkada
(abd)
Explore More