Posisi Lulung Ketua DPW PPP DKI Digugat Saiful Rahmat Dasuki

JAKARTA - Posisi Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta digugat Saiful Rahmat Dasuki yang notabene Ketua DPW PPP DKI hasil Muswil PPP DKI pada 27 Mei 2021. Diketahui, Lulung baru saja menjabat Ketua DPW PPP DKI oleh DPP PPP.

Atas penunjukan Lulung tersebut, tim kuasa hukum Ketua DPW PPP DKI Saiful Rahmat Dasuki mendaftarkan gugatan ke kantor DPP PPP, Rabu (22/9/2021). “Saat pelaksanaan Muswil PPP DKI, Lulung masih tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN yang secara jelas dan nyata bukan dari kader PPP,” ujar Saiful dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).
Baca juga: Gandeng Gus Najmi, Strategi Lulung Jadikan PPP DKI Partai Anak Muda

Solidaritas Masyarakat Djakarta Pemilih PPP (SOMAD PPP) juga keberatan Lulung menjabat Ketua DPW PPP DKI oleh DPP PPP. Sebenarnya DPW PPP DKI telah menyelesaikan amanah AD/ART untuk melaksanakan Muswil PPP DKI pada 27 Mei 2021 yang hasilnya menetapkan Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk masa bakti 2021-2026 sesuai Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/Formatur/PPP-DKI/VI/2021.

Menurut SOMAD, penunjukan Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI telah merusak nilai-nilai demokrasi yang selama ini telah dibangun PPP, mencoreng nama baik partai, dan mencacati amanah AD/ART. Selain itu, preseden buruk yang terjadi di tubuh PPP tanpa mengindahkan hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI yang telah dilaksanakan secara demokratis.

Selama Muswil PPP DKI, Lulung masih tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN yang secara jelas dan nyata bukan lagi kader PPP. SOMAD PPP mengecam keras penunjukan Lulung sebagai Ketua DPW PPP DKI oleh DPP PPP karena tidak sesuai amanat Muswil dan AD/ART PPP. Bahkan, tidak menutup kemungkinan apa yang dilakukan DPP PPP akan dilakukan terhadap semua kader PPP di seluruh jajaran struktur pengurus dan kader PPP di Indonesia yang telah berjuang dan menunjukkan loyalitasnya terhadap partai.
Baca juga: Balik ke PPP, Haji Lulung Singgung Propaganda Politik Identitas di Pidatonya

Terakhir, SOMAD menyampaikan apakah pantas seseorang ketika partai membutuhkan loyalitas dan konsistensi dalam perjuangan, dia memilih meninggalkan partai. Ketika partai ini mulai menata ulang dengan tenang, dia kembali dengan jalan pulang yang merusak tatanan, AD/ART dilanggar, etika ditabrak, bahkan para loyalis harus terusir di rumahnya sendiri.