Kuota SMAN/SMKN di Depok Hanya 5.685 Siswa, Pendaftar PPDB Sudah Capai 22.687 Orang

DEPOK - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok 2021 tahap I ditutup hari ini. Tercatat ada sebanyak 22.687 calon siswa SMA/SMK negeri yang mendaftar.

Adapun daya tampung yang tersedia hanya 5.685 siswa untuk tingkat. Dengan rincian untuk SMA negeri 4.116 siswa, dan SMK negeri 1.569 siswa.

“Sehingga total kuota 5.685 siswa. Itu untuk Kota Depok,” ujar Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Jawa Barat Wilayah II I Made Supriatna saat mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi meninjau pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Depok, Jumat (11/6/2021).



Dia menyadari kuota yang tersedia itu sangat terbatas sehingga persaingan cukup ketat. Persaingan ketat terlilhat pada PPDB jalur prestasi akademis. “Ini sangat ketat sekali terutama dari jalur prestasi akademis, karena DKI dengan Jabar saat ini pendaftarannya sama,” ujarnya.

Made juga mengakui SMA negeri dan SMK negeri di Kota Depok telah menjadi primadona dibanding daerah lain. Lantaran menjadi rangking pertama mengalahkan Kota Bandung, sehingga banyak masyarakat yang ingin sekolah di Kota Depok.

Selain karena prestasi dan kualitas pendidikan, SMA negeri dan SMK negeri di Kota Depok jadi pilihan karena jumlah lulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri cukup besar.



“Contoh, di SMAN 1 Depok ini banyak yang keterima di perguruan tinggi untuk SMPTN UI saja itu 90 siswa. Nah itu menjadi daya tarik, sehingga banyak warga DKI yang kemarin data ke kami minta akun itu hampir sekitar 823 siswa yang ingin mndaftarkan di Kota Bogor maupun Depok. Tapi banyaknya di Kota Depok,” ucapnya.

PPDB dari jalur prestasi memiliki kuota 20 persen. Disdik Jabar sempat menerima keluhan dari orang tua mengenai adanya ketimpangan perbedaan nilai dari jalur prestasi.

“Saya sampaikan soal ketimpangan itu terjadi sebetulnya karena kita butuh standar. Lulus standarnya adalah ujian nasional, sekarang tidak ada ujian nasional maka diambillah nilai dengan rumus kalibrasi ada dari raport ranking dan sebagainya. Tapi itu ada beberapa yang protes terjadi timpang antara satu sekolah dengan sekolah lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi.

Dia meminta agar orang tua tidak perlu resah karena data nilai yang terinput oleh SMP saat itu adalah versi pendaftaran. Kemudian akan dilakukan validasi verifikasi. Artinya, data itu belum data final. “Kita masih butuh penambahan waktu bukan untuk pendaftaran, sekitar 2- 3 hari utk verifikasi khusus jalur prestasi,” tegasnya.

Terdapat beberapa persoalan yang terjadi dalam PPDB, salah satunya ada warga miskin seolah-olah tapi tidak masuk dalam data data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Pihaknya sudah melakukan MoU dengan Dinas Sosial terkait data warga miskin.

Sedangkan data turunan dari Kemensos dan untuk data zonasi itu berdasarkan MoU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika ada yang belum tercantum dalam DTKS dapat update di Dinsos sehingga bisa terambil otomatis di server.

“Tapi saya pesankan untuk perhatikan masyarakat miskin. Pesan saya dua ke kepala sekolah dan Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk mengupayakan warga miskin bisa bersekolah. Jangan melanggar sistem. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa berjalan lebih baik dari tahun kemarin dan kita optimistis bahwa PPDB di Jawa Barat bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.