3 Tahun Kepemimpinan Anies, Anggota Dewan Ini Minta Program Unggulan Lebih Jelas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah 3 tahun memimpin Jakarta. Namun, dalam kepemimpinannya banyak kebijakannya yang dinilai kontroversi. Bahkan, kebijakannya kerapkali berseberangan dengan pemerintah pusat.

Anggota Komisi D yang juga Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, angkat bicara perihal 3 tahun kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, setelah Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 lalu. Di Pilkada Anies memiliki 23 janji kampanye.

Menurut pria disapa Kent itu, pria kelahiran Kuningan 7 Mei 1969 itu telah gagal memenuhi janji-janji kampanye yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0, penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000, hingga penanganan banjir, revitalisasi trotoar, normalisasi sungai, dan kemacetan di Jakarta.

"Menurut saya apa yang sudah dijanjikan Pak Anies saat kampanye belum terselesaikan dengan baik. Mulai dari penanganan banjir hingga saat ini belum tercapai, hunian bagi warga nihil, dan rumah DP 0 Rupiah, yang saat ini masih banyak masalah terhadap program tersebut. Pak Anies harus mempunyai program-program yang jelas dan terukur. Kalau di lihat dari RPJMD itu sangat jauh dari pencapaiannya," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020). (Baca juga: Tiga Tahun Anies Baswedan Pimpin DKI, Wagub Ariza Bilang Begini)

Hingga saat ini, kata Kent, janji-janji kampanye Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 belum dapat terealisasikan kepada masyarakat Jakarta. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4 sampai 5 juta warga DKI masih belum memiliki tempat tinggal.

“Program rumah 0 rupiah sampai hari ini belum maksimal. Berdasarkan BPS tahun 2017 ada 5 juta warga DKI belum memiliki hunian, artinya saat ini lebih dari 5 juta warga masih belum mempunyai tempat tinggal," tuturnya.

Kent juga menyoroti proyek pengelolaan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. ITF hingga saat ini belum selesai, padahal Pemprov DKI sebelumnya telah menganggarkan Rp750 miliar dalam APBD DKI 2019 untuk pembangunan ITF.

"Selama Pak Anies menjabat selama tiga tahun, proyek ITF belum selesai hingga saat ini. Namun, kemarin sudah melakukan MoU jual beli listrik kepada PT PLN dan PT JSL. Sangat aneh, proyek belum selesai tapi sudah melakukan jual beli listrik," sambung Kent. (Baca juga: 3 Tahun Pimpin Jakarta, Pengamat Ini Sebut Anies Gagal ).

Perlu diketahui, ITF Sunter ditargetkan mulai beroperasi pada 2022. Nantinya, fasilitas ini akan terhubung dengan Gardu Induk Kemayoran melalui jalur transmisi 150kV sepanjang 2,2 km. Menurut Kent, masalah sampah di Jakarta sangat serius, sehingga pengerjaan ITF di Sunter harus dipercepat pekerjaannya.

"Pemprov DKI menargetkan tahun 2022 proyek tersebut baru akan selesai. Menurut saya masalah sampah ini sangat serius. TPST Bantar Gebang akan mengalami kelebihan kapasitas atau overload pada 2021, dan dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah besar di Jakarta, jika proyek ITF tidak dikebut pengerjaanya," tutur Kent.

Kent juga mengomentari kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kent menilai kinerja TGUPP hingga saat ini belum maksimal dan tidak diketahui sampai sejauh mana. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak transparan kepada publik tentang apa-apa yang sudah dikerjakan oleh TGUPP.