3 Tahun Kepemimpinan Anies, Anggota Dewan Ini Minta Program Unggulan Lebih Jelas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah 3 tahun memimpin Jakarta. Namun, dalam kepemimpinannya banyak kebijakannya yang dinilai kontroversi. Bahkan, kebijakannya kerapkali berseberangan dengan pemerintah pusat.

Anggota Komisi D yang juga Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, angkat bicara perihal 3 tahun kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, setelah Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 lalu. Di Pilkada Anies memiliki 23 janji kampanye.

Menurut pria disapa Kent itu, pria kelahiran Kuningan 7 Mei 1969 itu telah gagal memenuhi janji-janji kampanye yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0, penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000, hingga penanganan banjir, revitalisasi trotoar, normalisasi sungai, dan kemacetan di Jakarta.

"Menurut saya apa yang sudah dijanjikan Pak Anies saat kampanye belum terselesaikan dengan baik. Mulai dari penanganan banjir hingga saat ini belum tercapai, hunian bagi warga nihil, dan rumah DP 0 Rupiah, yang saat ini masih banyak masalah terhadap program tersebut. Pak Anies harus mempunyai program-program yang jelas dan terukur. Kalau di lihat dari RPJMD itu sangat jauh dari pencapaiannya," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020). (Baca juga: Tiga Tahun Anies Baswedan Pimpin DKI, Wagub Ariza Bilang Begini)

Hingga saat ini, kata Kent, janji-janji kampanye Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 belum dapat terealisasikan kepada masyarakat Jakarta. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4 sampai 5 juta warga DKI masih belum memiliki tempat tinggal.

“Program rumah 0 rupiah sampai hari ini belum maksimal. Berdasarkan BPS tahun 2017 ada 5 juta warga DKI belum memiliki hunian, artinya saat ini lebih dari 5 juta warga masih belum mempunyai tempat tinggal," tuturnya.

Kent juga menyoroti proyek pengelolaan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. ITF hingga saat ini belum selesai, padahal Pemprov DKI sebelumnya telah menganggarkan Rp750 miliar dalam APBD DKI 2019 untuk pembangunan ITF.

"Selama Pak Anies menjabat selama tiga tahun, proyek ITF belum selesai hingga saat ini. Namun, kemarin sudah melakukan MoU jual beli listrik kepada PT PLN dan PT JSL. Sangat aneh, proyek belum selesai tapi sudah melakukan jual beli listrik," sambung Kent. (Baca juga: 3 Tahun Pimpin Jakarta, Pengamat Ini Sebut Anies Gagal ).

Perlu diketahui, ITF Sunter ditargetkan mulai beroperasi pada 2022. Nantinya, fasilitas ini akan terhubung dengan Gardu Induk Kemayoran melalui jalur transmisi 150kV sepanjang 2,2 km. Menurut Kent, masalah sampah di Jakarta sangat serius, sehingga pengerjaan ITF di Sunter harus dipercepat pekerjaannya.

"Pemprov DKI menargetkan tahun 2022 proyek tersebut baru akan selesai. Menurut saya masalah sampah ini sangat serius. TPST Bantar Gebang akan mengalami kelebihan kapasitas atau overload pada 2021, dan dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah besar di Jakarta, jika proyek ITF tidak dikebut pengerjaanya," tutur Kent.

Kent juga mengomentari kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kent menilai kinerja TGUPP hingga saat ini belum maksimal dan tidak diketahui sampai sejauh mana. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak transparan kepada publik tentang apa-apa yang sudah dikerjakan oleh TGUPP.

"Coba tolong di share ke publik tentang pencapaian yang dilakukan oleh TGUPP, agar masyarakat tahu. Karena mereka digaji menggunakan APBD, jadi masyarakat berhak mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan oleh TGUPP, gaji mereka tidak sedikit loh," ketus Kent.

Pada mulanya Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS 2020 untuk gaji TGUPP, dan disepakati Rp19,8 miliar untuk masuk dalam RAPBD 2020, dan anggaran tersebut paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Hingga akhirnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta hanya menyetujui anggaran untuk 50 orang. Namun, anggarannya belum diketahui kejelasannya karena kurang transparannya pemprov DKI terhadap hal ini.

"Anggota TGUPP sebanyak 50 orang menurut saya itu juga terlalu banyak, harusnya bisa di kurangi lagi, cukup hanya belasan saja. Berhentikan anggota TGUPP yang merangkap jabatan, dan bekerja tidak becus. Saya rasa 10 orang juga sudah cukup asal kerjanya benar dan serius," tegasnya.

Selain itu, Kent juga mengomentari kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan anggota DPRD DKI Jakarta, sehingga jika membuat kebijakan banyak yang menimbulkan kontroversi.

"Pak Anies ini kurang berkomunikasi dengan anggota DPRD, sehingga setiap mengambil kebijakan tidak melibatkan DPRD seperti melakukan perpanjangan PSBB di Jakarta kemarin. Hal itu seharusnya melibatkan anggota dewan agar mendapatkan masukan-masukan yang baik, sehingga tidak mengeluarkan kebijakan yang blunder dan berat sebelah," sebut Kent.

Lalu soal penanganan Covid-19 di Jakarta, yang dinilai Kent terlalu banyak regulasi yang membuat warga DKI Jakarta kebingungan, seperti menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan Covid-19. Salah satunya memperbolehkan pasien positif corona, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu memasang stiker pengumuman rumah tempat pasien positif yang akan menjalani isolasi mandiri.

"Sikap gubernur Anies ini saya nilai sangat plin-plan terhadap penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, kenapa kembali memperbolehkan pasien isolasi mandiri di rumah, dan soal pemasangan stiker pengumuman isolasi di rumah itu, saya nilai sangat tidak bijak dan aneh," tutur Kent.

Seharusnya, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta harus lebih masif dan fokus dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan Covid-19, saat kembali melakukan perpanjangan PSBB Transisi.

"Karena temuan saya di masyarakat bawah, masih banyak yang tidak tahu apa itu Covid-19, dan ada yang tidak percaya adanya covid-19, ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi saya minta Pemprov DKI harus lebih masif dan fokus dalam sosialisasi tentang bahaya Covid-19 kepada masyarakat. Intinya semangat Pemprov harus ditekankan kepada semangat untuk sosialisasi, dan edukasi tentang bahaya Covid-19, serta cara pencegahannya dibandingkan semangat untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Jakarta," ketus Kent.

Ia menegaskan bahwa PSBB Transisi tidak bermakna melonggarkan protokol kesehatan Covid-19, akan tetapi harus lebih disiplin dalam menjalankannya.

"Jadi jangan salah persepsi soal kelonggaran menarik rem darurat beralih ke PSBB Transisi. Seharusnya Masyarakat harus lebih sadar, dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta," tegasnya.

Menurut Kent, banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dari gubernur-gubernur sebelum Anies Baswedan. Oleh karena itu, ia meminta agar 'warisan' gubernur sebelumnya bisa diselesaikan dengan baik, dan tidak membuat program-program yang ngawur dan aneh.

Kent pun berharap kepada Gubernur Anies agar mempunyai warisan untuk warga Jakarta, dimasa-masa berakhir jabatannya menjadi orang nomor satu di DKI pada 16 Oktober 2022. Hal itu harus dilakukan agar warga Jakarta dapat mengingat jasa mantan Rektor Paramadina tersebut.

"Menjelang berakhirnya jabatan Pak Anies dua tahun lagi, saya harap bisa mempunyai warisan yang baik untuk warga Jakarta, agar warga Jakarta dapat mengingat bahwa ini loh hasil pak Anies selama menjabat gubernur DKI Jakarta. Waktu dua tahun tidak lama, itu sebentar," tutur Kent.

Oleh karena itu, di usia 3 tahun kepemimpinan Gubernur Anies, ditambah dengan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria (Ariza), Kent meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih transparan kepada publik dan tidak membuat regulasi-regulasi yang aneh dan.ngawur. Pasalnya, akan berdampak langsung kepada warga DKI Jakarta.

"Masih ada sisa dua tahun lagi. Pak Anies dan Pak Ariza harus benar-benar transparan, harus fokus dan serius dalam menangani permasalahan yang ada di ibukota, agar warganya dapat benar-benar merasakan perubahan di Jakarta. Seperti slogan Pak Anies waktu pilkada lalu, Maju Kotanya Bahagia Warganya," pungkas Kent.