Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Banyak Janji Belum Terpenuhi

JAKARTA - Tiga tahun sudah Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Selain prestasi, selama kepemimpinannya diwarnai kontroversi. Bahkan secara kebijakan kerapkali berseberangan dengan pemerintah pusat.

Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017 setelah menang dalam Pilgub 2017. Di Pilkada Anies memiliki 23 janji kampanye. Di tengah jalan, Sandi memutuskan mundur sebagai wakil gubernur pada Agustus 2018 karena maju Pilpres 2019. Jabatan wakil gubernur DKI Jakarta kemudian diisi oleh politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, pada April 2020.



Selama tiga tahun itu, Anies mengklaim telah berhasil menorehkan sederetan prestasi. Misalnya kemajuan di bidang transportasi. Kemudian penyediaan rumah DP 0 Rupiah, penggratisan pajak bumi dan bangunan (PBB), kebudayaan, dan revitalisasi trotoar. (Baca: Inilah 10 Adab Berbicara agar Lisan Terjaga)

Anies mengaku telah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 km selama dua tahun menjabat. Pembangunan itu disebut akan memanjakan pejalan kaki. “Dalam hal penataan trotoar, selama dua tahun berjalan Pemprov DKI Jakarta sudah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 kilometer,” ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Program lainnya yakni trotoar untuk pedagang kaki lima (PKL). Sejak masa kampanye, Anies memang membolehkan PKL. Dia berkomitmen bahwa PKL tidak dilarang, tapi harus diatur. Komitmen ini salah satunya dibuktikan dengan keputusan Anies membolehkan PKL berdagang di trotoar Tanah Abang. Selanjutnya revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Revitalisasi ini awalnya sempat menuai kontroversi karena ditolak oleh Forum Seniman Peduli TIM.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai Anies gagal memimpin Jakarta. Sejumlah program sangat jelas tak bisa direalisasikan, mulai dari DP 0 Rupiah, pembangunan MRT-Monas, penyelenggaraan Formula E, hingga mengatasi penanganan banjir. “Bisa dikatakan Anies gagal, tiga program itu tak bisa dilaksanakan selama tiga tahun,” kata Nirwono.

Menurut dia, Anies juga terlihat tidak harmonis dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menangani masalah sungai, juga Covid-19, termasuk revitalisasi kawasan Monas. Tiga tahun kepemimpinannya, Anies telah menjadikan Monas sebagai arena pertarungan politik oleh sejumlah pihak. (Baca juga: Kemendikbud Akan kembangkan SMK untuk Membangun Desa)

“Kemudian Anies mengizinkan PKL berdagang di trotoar jalan. Hal ini dinilai tak selaras dengan Permen PU 03/2014. Di lain sisi melanggar Undang-Undang 38/2004 serta Undang-Undang 22/2009 tentang Angkutan Jalan, serta Perda 8/2007 tentang Ketertiban Bangunan Umum di DKI Jakarta,” ungkapnya.

Kalangan DPRD DKI Jakarta juga menyoroti kinerja tiga tahun kepemimpinan Anies. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya.

Menurut dia, dalam kacamata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000 unit, penanganan banjir hingga rumah DP 0 Rupiah.

“Kalau kita mencermati tiga tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota 350.000 unit, di tahun ketiga ini belum mencapai 50.000. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena, pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP 0 Rupiah, padahal banyak masalah dalam implementasi DP 0 Rupiah,” ungkap Gembong. (Baca juga: Perkuat Imuitas Agar Tetap Sehat Selama Pandemi)

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyoroti program hunian rumah DP 0 Rupiah. Dia mengharapkan janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat terealisasikan kepada masyarakat Ibu Kota. “Rumah 0 Persen sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 Persen,” kata Hasbiallah.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai kepemimpinan Gubernur Anies membawa berbagai kemunduran di Pemprov DKI Jakarta. Pertama, kemunduran dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Perlu diingat bahwa jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi,” ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad.

Menurut dia, transparansi anggaran pada saat perencanaan maupun realisasinya juga buruk. Sejak 2017 Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada Juni atau Juli tahun sebelumnya. Di situ masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran. (Baca juga: Kejagung Dalami Kasus Dugaan Korupsi Maryono)

Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan.

“Prioritas anggaran juga tidak jelas. Di APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp1,5 triliun, termasuk Formula E Rp1,2 triliun. Bahkan, demi Formula E, Gubernur Anies memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp455,4 miliar dan Rp320,5 miliar,” terangnya.

Selanjutnya normalisasi sungai mandek selama tiga tahun. Program normalisasi sungai direncanakan sepanjang 33 kilometer (km). Hingga 2017 sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km. Akan tetapi, dari 2018 hingga 2020 tidak ada kegiatan normalisasi sungai. “Tahun ini sebenarnya telah dilakukan pembebasan lahan saluran air 8,2 km. Namun, tidak jelas apakah pada 2021 telah dialokasikan anggaran atau tidak,” ungkapnya. (Lihat videonya: Pernyataan Bank Dunia Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja)

Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi memberikan apresiasinya terhadap kinerja Anies selama ini. “Bersyukur dalam masa tiga tahun kepemimpinan Pak Anies bisa berjalan dengan baik meskipun harus menghadapi berbagai ujian,” ujar Suhaimi.

Salah satu ujian yang harus dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang berdampak pada APBD DKI. “Kami juga meminta RPJMD yang sudah disahkan dan menjadi patokan pembangunan DKI harus secara serius dijalankan,” tandasnya. (Bima Setiyadi/Yan Yusuf)