Antisipasi Pungli di Tanah Abang, Aparat Harus Bertindak Tegas

JAKARTA - Pengamat Sosial dan Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Gilang Kumari Putra angkat bicara soal adanya pungutan liar atau pungli di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi dari pedagang, bahwa dalam sehari ada tujuh hingga delapan orang yang meminta uang untuk jasa keamanan.

"Dalam pengelolaan wilayah Tanah Abang pemda harus tegas mengingat Tanah Abang merupakan central bisnis tidak hanya menarik bagi pedagang lokal tapi juga dari luar negeri seperti Afrika, India, Malaysia," kata Gilang saat dihubungi SINDOnews, Senin (4/11/2019).

Gilang melanjutkan, Pemprov DKI dibantu aparat TNI Polri diharapkan bisa melakukan penertiban secara berkala. Agar, para preman tidak berani berulah kembali.

"Penataan wilayah Tanah Abang yang baik salah satunya dengan menghilangkan pungli, Pemprov harus mempunyai ketegasan dengan menindak tegas ASN yang menerima pungli," tambahnya. (Baca Juga: Pedagang Tanah Abang Keluhkan Masih Marahnya Pungli dari Preman)

Selain memberantas pungli, lanjut Gilang, seharusnya Pemprov DKI juga membuka laporan masyarakat khususnya pedagang Tanah Abang apabila sewaktu-waktu kembali diminta pungutan liar tersebut.

"Masyarakat diberikan kemudahan akses untuk melaporkan adanya pungli dan kepastian tindaklanjut dari laporan laporan masyarakat tersebut," tutupnya.