Anggaran TGUPP di APBD DKI 2018 Diyakini Diterima Kemendagri

JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/11/2017). APBD DKI 2018 tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat Paripurna pengesahan APBD 2018 dipimpin Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi dan dihadiri 75 orang dari total 106 anggota Dewan. Total APBD DKI 2018 yang disahkan adalah Rp77,1 triliun.

Saat rapat paripurna berlangsung, sempat diwarnai interupsi dari anggota Fraksi PDIP William Yani yang mempertanyakan pos anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp28 miliar. Meski lolos di DPRD, namun pos anggaran TGUPP inipun dikhawatirkan ditolak oleh Kemendagri.

Akan tetapi, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, optimistis anggaran TGUPP disetujui oleh Mendagr. Ia menjelaskan, TGUPP di tingkat provinsi hanya sekitar Rp2,3 miliar dan di tingkat kota Rp14 miliar.

"Eksisting sekarang belanja untuk TGUPP Rp14 miliar ditambah jadi Rp28 miliar, hanya menambah Rp14 miliar. Jadi, bukan dari Rp2,8 miliar jadi Rp28 miliar. Waktu di Banggar, Bappeda salah menjelaskan. Untuk itu saya optimistis (disetuji Kemendagri)," ujar Syarif.

Meski begitu, Syarif mengaku menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi anggaran tersebut kepada Kemendagri. "Kita enggak perlu underestimate apalagi alergi. Ya, silahkan dievaluasi oleh Kemendagri. Tapi kalau ditanya optimistis, saya optimistis. Saya sering mengatakan, itu 97-98% pasti bisa disepakati," tandasnya.

Ia melihat evaluasi dari Kemendagri lebih ke arah administratif. Hal itu berdasarkan pengalamannya selama menjadi anggota Dewan tiga tahun terakhir. "Itu yang saya alami selama tiga tahun ini, ya kita tunggu nanti.Tapi saya optimistis (disetujui)," pungkasnya. (Baca: Anies Baswedan Janji APBD DKI 2018 untuk Kepentingan Rakyat)