Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Protes Pengesahan P2APBD, F-PAN DPRD DKI: Harus Transparansi
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menolak pengesahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 yang digelar di ruang Sidang Paripurna, Senin (7/9/2020). Hal demikian disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI JakartaOman Rakinda.
"Kami Fraksi PAN tegas menolakpengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," kata Oman kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Dia mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku. Pasalnya, kata dia, eksekutif dan legislatif harus bersinergi untuk kesejahteraan rakyat. ( )
“DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat,” tambahnnya. ( )
Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan. Sebelum melangkah jauh ke sana, Fraksi PAN mengingatkan bahwa sejauh ini, hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodir.
"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," tegas Sekretaris Fraksi itu.
“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodir juga," sambungnya.
Politikus PAN ini juga mengingatkan Saudara Gubernur untuk bisa mendengarkan Aspirasi dari Dewan yang merupakan Mitra Kerjanya. ( )
“Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita mensejahterakan mereka, itu amanah,” tutup Oman.
"Kami Fraksi PAN tegas menolakpengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019," kata Oman kepada wartawan, Senin (7/9/2020).
Dia mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif tidak menjalankan perintah dari aturan yang berlaku. Pasalnya, kata dia, eksekutif dan legislatif harus bersinergi untuk kesejahteraan rakyat. ( )
“DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan azas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di pasal 4 PP 58 tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami dewan, yang merupakan representasi rakyat,” tambahnnya. ( )
Pengesahan Raperda P2APBD dimaksudkan agar dewan dapat segera membahas APBD perubahan. Sebelum melangkah jauh ke sana, Fraksi PAN mengingatkan bahwa sejauh ini, hasil resap aspirasi warga melalui reses dewan tidak diakomodir.
"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," tegas Sekretaris Fraksi itu.
“Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodir juga," sambungnya.
Politikus PAN ini juga mengingatkan Saudara Gubernur untuk bisa mendengarkan Aspirasi dari Dewan yang merupakan Mitra Kerjanya. ( )
“Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur, bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita mensejahterakan mereka, itu amanah,” tutup Oman.
(mhd)
Explore More