GMNI Soroti Nasib Warga Kampung Bayam yang Terdampak Pembangunan JIS

JAKARTA - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI ) Arjuna Putra Aldino menilai pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara, menyisakan luka bagi rakyat kecil yang tinggal di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Arjuna meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan mengatasi masalah tersebut.

"Bukan hanya tak layak standar FIFA, pembangunan JIS menggusur rumah rakyat di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Sampai hari ini mereka masih mencari keadilan, hidup terlunta-lunta," ungkap Arjuna dalam siaran pers, Jumat (7/7/2023).

Menurut Arjuna, nasib warga eks Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan JIS masih terkatung-katung untuk memperoleh tempat tinggal. Mereka dulu dijanjikan bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, sampai hari ini janji itu tak kunjung terealisasi.

Arjuna juga meminta para stakeholder tidak hanya membahas kemegahan JIS dan kebutuhan membangun stadion sepak bola bertaraf internasional, tetapi juga memikirkan nasib rakyat yang digusur hanya demi kecantikan, keindahan, dan kemegahan JIS. Menurut Arjuna, mereka yang digusur juga warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan haknya.



Sampai hari ini, kata Arjuna, warga korban penggusuran masih menagih janji kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemilik aset. Mereka telah melayangkan banding administratif terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakpro. Kampung Susun Bayam sampai saat ini belum terbuka untuk warga yang rumahnya digusur. Hingga saat ini dinyatakan tidak ada satupun warga yang menempati bangunan tersebut.

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino. Foto/Istimewa

"Jadi, mana janji relokasi? Mengganti kata gusur dengan relokasi, hasil akhirnya rakyat terlunta-lunta hidupnya hanya demi elektabilitas. Bahkan harga sewa Kampung Susun Bayam juga sangat mahal, tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi warga yang digusur yang hanya pekerja harian dan serabutan," jelasnya.

Arjuna juga meminta Presiden Jokowi dapat memberikan perhatian ataupun ikut turut tangan dalam menentukan nasib warga Kampung Bayam tersebut. Presiden bisa memerintahkan Pemprov DKI Jakarta agar warga Kampung Bayam dapat menghuni Kampung Susun Bayam dengan harga terjangkau.



"Pak Jokowi harus menemui warga korban penggusuran JIS. Kami yakin Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalah ini. Karena Pak Jokowi punya rekam jejak yang baik dalam menangani warga terdampak penggusuran yang mengutamakan dialog dengan warga," pungkasnya.

Pada Februari 2023, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) buka suara bahwa Kampung Susun Bayam (KSB), Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang belum bisa dihuni lantaran terkendala masalah legalitas pengelola rumah susun (rusun). Padahal, Kampung Susun Bayam telah rampung sejak era kepemimpinan Anies Baswedan Oktober 2022.

VP Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarif mengatakan, Pemprov DKI hingga saat itu belum memberikan legalitas secara resmi kepada Jakpro untuk mengelola Kampung Susun Bayam. "Yang jelas, kami masih berdiskusi dengan dinas di Pemprov (DKI) untuk memberikan legalitas ke kami untuk menyewakan (KSB)," kata Syachrial saat dikonfirmasi, Senin (20/2/2023).



Syachrial mengatakan, Jakpro harus mengetahui kapan dapat mengelola Kampung Susun Bayam tersebut. Sebab, kepemilikan lahan dan bangunan berbeda. Diketahui bangunan KSB secara tak resmi dikelola Jakpro. Namun, lahan masih milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

"Kalau kami bilangnya bukan kendala, tapi lebih kepada proses legalisasi. Siapa yang pengelola sebenarnya dan sampai kapan pengelolaan itu. Karena kepemilikan lahan dan gedung itu kan kepemilikannya berbeda," tuturnya.