4 Fakta Kisruh Pembongkaran Ruko Pluit Caplok Bahu Jalan, Nomor 3 Ketua RT Dianggap Dalang

JAKARTA - Pembongkaran ruko di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terjadi pada 24 Mei 2023. Meskipun banyak pemilik ruko yang memprotes, namun pembongkaran tetap dilakukan. Berikut adalah fakta-fakta kasus pembongkaran ruko tersebut.

1. Bangunan Merupakan Ruko Mewah

Bukan bangunan sembarangan, ruko yang dibongkar tersebut merupakan ruko-ruko mewah. Berdasarkan penelusuran tim Litbang, harga ruko di wilayah Penjaringan rata-rata di atas Rp1 miliar. Bahkan, ada yang harganya menyentuh hingga Rp11 miliar.



Ruko yang berada di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara itu dibongkar secara paksa oleh petugas gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI, dan Polri. Sedikitnya 200 petugas gabungan yang diterjunkan dalam pembongkaran tersebut.

2. Diduga Serobot Saluran Air

Asal mula pembongkaran ruko tersebut karena dianggap menyerobot saluran air. Pada April 2023 lalu, warga sekitar mengeluhkan adanya tindak penyerobotan lahan oleh beberapa pemilik ruko.

Mereka menjadikan saluran air (drainase) dan jalur pejalan kaki untuk lokasi usaha.



Karenanya, lingkungan di sekitar lokasi tersebut jadi kurang terkendali dan banjir saat hujan. Sebelumnya, pada 2019 lalu, jajaran ruko yang berada di blok Z4 utara dan Z8 selatan masih sangat baik dan belum terjadi pelanggaran.

Namun, pada pertengahan tahun 2019 sederet ruko itu dijual dan terjadilah penyerobotan lahan di bahu jalan.

3. Pemilik Geruduk Rumah Ketua RT

Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Penjaringan Riang Prasetya adalah salah satu pihak yang banyak diprotes. Melansir Sindonews, salah satu pemilik ruko mengaku sudah memberikan uang senilai ratusan juta rupiah kepada Riang untuk perbaikan jalan di sekitar ruko.

Namun, warga merasa dana yang diberikan tidak jelas penggunaannya untuk apa. Maka dari itu, warga menuntut balik Riang agar mau bertanggung jawab perihal penggunaan uang untuk perbaikan jalan tersebut.



Rumah Riang juga digeruduk para pemilik ruko dengan membawa spanduk. Para pedagang yang sudah berjualan sejak tahun 2003 itu menuntut Riang untuk keluar dan bermusyawarah.

Mereka menganggap bahwa Riang adalah penyebab pembongkaran ruko karena telah melaporkan adanya penyerobotan lahan.

4. Tanggapan Pemerintah

Mengetahui adanya pelaporan oleh Riang Prasetya soal penyerobotan lahan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendukung langkahnya. Tindakan tersebut membantu Pemprov DKI menciptakan kawasan niaga patuh dengan peraturan, sehingga nyaman.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk melakukan pembongkaran sendiri.