May Day, Sarbumusi Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi ) meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan buruh rentan agar terlindungi. Di antaranya buruh migran dan pekerja rumah tangga ( PRT ).

"Penguatan pekerja rentan seperti buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal dan anak buah kapal (ABK) melalui penguatan instrumen kebijakan yang inklusif dan protektif. Perluasan jaminan sosial universal bagi buruh rentan," kata Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin, Senin (1/5/2023).

Selain itu, dia meminta pemerintah untuk mempersiapkan peta jalan dan strategi nasional bagi penguatan keterampilan buruh. Terutama, kata dia untuk menjawab tuntutan dunia kerja yang terus berubah di masa depan dan memperkuat program kebijakan yang adaptif.

"Hal yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui alokasi APBN untuk agenda pembangunan keterampilan buruh nasional," ujarnya.



Hal ini, menurut Irham, teramat penting mengingat pertumbuhan angkatan kerja nasional tumbuh hingga dua kali lipat dari penyerapan tenaga kerja di sektor formal setiap tahunnya.

"Agenda ketrampilan nasional akan menghindarkan kaum buruh dari prekariasi dan marjinalisasi yang lebih jauh dari agenda ekonomi nasional," kata Irham.

Selain itu, Irham juga meminta, agar pemerintah melakukan penguatan perlindungan buruh dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

"Termasuk di sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan garmen, serta sektor kelapa sawit yang menaungi jutaan buruh, melalui ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization) No 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja," pungkasnya.