KNASN Dorong Pemerintah Segera Angkat Tenaga Honorer Jadi ASN

Lian menyebut KNASN tahun ini sudah berkomunikasi dengan Kemenpan RB yang dijembatani oleh Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). Hasilnya ada niat baik dari pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN ini melalui kerja sama antar daerah dan lintas kementerian.

"Kami berharap solusi tersebut dapat menghasilkan hal yang terbaik untuk semua pihak. Kami berharap ada skala prioritas dalam regulasi pengangkatan berdasarkan masa pengabdian dan persyaratan yang tidak menyulitkan kita dalam proses rekrutment," kata Lian.

KNASN, lanjut Lian, selalu memantau perkembangan penyelesaian tenaga non ASN di legislatif, khususnya di Komisi II DPR sebagai leading sector penyelesaian masalah ini. Pihaknya berharap ada inisiatif membuat panitia khusus lintas komisi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Semoga hal ini segera terwujud dan benar-benar memberikan hasil terbaik. Kami KNASN mempunyai keyakinan yang kuat bahwa pemerintah dan legislatif punya hati nurani menyelesaikan permasalahan ini berdasarkan sisi kemanusiaan dan pengabdian untuk negara," katanya.

Lian juga berharap Sila Kelima Pancasila benar-benar nyata di Indonesia. Salah satunya mengangkat tenaga non ASN menjadi PNS.

"Apakah itu dengan regulasi berupa peraturan mandiri seperti, Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden ataupun revisi dari UU ASN No.5 Tahun 2014," katanya.