Bantuan Tunai Masa PSBB, Pengamat: Harus Pakai Data Terbaru agar Tepat Sasaran
Rabu, 22 April 2020 - 22:37 WIB
Foto: Ilustrasi/Okezone
JAKARTA - Pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19). Mulai dari imbauan bekerja di rumah, melakukan ibadah di rumah sampai memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin.
Pengamat Ekonomi Politik dan Diplomasi Luar Negeri Gerry Hukubun menilai BLT yang digelontorkan pemerintah masih belum tepat sasaran karena menggunakan data lama.
"Masih belum tepat sasaran karena belum ada data terbaru yang akurat atau update yang diterima pemerintah sehingga memicu keributan di masyarakat saat pembagian BLT," ujar Gerry di Jakarta, (22/4/2020). (Baca juga: Dana BLT Rp105 Triliun Mencakup Program Kartu Prakerja)
Menurutnya, masalah utama pemerintah dalam mengucurkan BLT kepada masyarakat miskin bukan masalah keuangan melainkan data akurat terkait jumlah penduduk yang akan menerima BLT.
"Pemerintah masih ada uang kok. Cuma data saja yang belum akurat. Harus segera dilakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat provinsi," ucapnya.
Saat ini, pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik atau pulang kampung, lalu bagaimana dengan mereka yang mengadu nasib atau bekerja di Jakarta ataupun di kota besar lainnya yang mayoritas memiliki KTP di kampung? Mereka kan harus dihitung juga. (Baca juga: Alihkan Anggaran Pelatihan Daring untuk Bantuan Langsung dan Jaga Ketahanan Pangan)
Anggota Dewan Kehormatan Hanura ini menganjurkan pemerintah dapat meminta kepada ketua RT, RW dan seterusnya untuk melakukan pendataan terbaru agar pemerintah dapat menghitung dan mengatur pendistribusian BLT berapa bulan sekali dan tepat sasaran.
"Di era teknologi serbacanggih seperti saat ini bisa dilakukan agar pemerintah memiliki data akurat, BLT tepat sasaran dan virus Corona (Covid-19) segera berakhir di Indonesia," ujar Gerry.
Pengamat Ekonomi Politik dan Diplomasi Luar Negeri Gerry Hukubun menilai BLT yang digelontorkan pemerintah masih belum tepat sasaran karena menggunakan data lama.
"Masih belum tepat sasaran karena belum ada data terbaru yang akurat atau update yang diterima pemerintah sehingga memicu keributan di masyarakat saat pembagian BLT," ujar Gerry di Jakarta, (22/4/2020). (Baca juga: Dana BLT Rp105 Triliun Mencakup Program Kartu Prakerja)
Menurutnya, masalah utama pemerintah dalam mengucurkan BLT kepada masyarakat miskin bukan masalah keuangan melainkan data akurat terkait jumlah penduduk yang akan menerima BLT.
"Pemerintah masih ada uang kok. Cuma data saja yang belum akurat. Harus segera dilakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat provinsi," ucapnya.
Saat ini, pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik atau pulang kampung, lalu bagaimana dengan mereka yang mengadu nasib atau bekerja di Jakarta ataupun di kota besar lainnya yang mayoritas memiliki KTP di kampung? Mereka kan harus dihitung juga. (Baca juga: Alihkan Anggaran Pelatihan Daring untuk Bantuan Langsung dan Jaga Ketahanan Pangan)
Anggota Dewan Kehormatan Hanura ini menganjurkan pemerintah dapat meminta kepada ketua RT, RW dan seterusnya untuk melakukan pendataan terbaru agar pemerintah dapat menghitung dan mengatur pendistribusian BLT berapa bulan sekali dan tepat sasaran.
"Di era teknologi serbacanggih seperti saat ini bisa dilakukan agar pemerintah memiliki data akurat, BLT tepat sasaran dan virus Corona (Covid-19) segera berakhir di Indonesia," ujar Gerry.
(jon)
tulis komentar anda