Bayar Uang Puluhan Juta Rupiah, 33 Korban Perdagangan Manusia Ini Dijanjikan Kerja di Qatar-Polandia
Selasa, 24 Agustus 2021 - 21:29 WIB
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menggagalkan praktek perdagangan orang dengan modus diimingi pekerjaan.Foto/SINDOnews/Okto Rizki Alpino
JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali menggagalkan praktik perdagangan manusia dengan modus diimingi pekerjaan. Sebanyak 33 korban dijanjikan berangkat ke Polandia dan Qatar.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, korban yang hendak diberangkatkan itu diminta sejumlah uang tunai berkisar antara Rp40-50 juta. "Dua orang dikirim ke Qatar. Sebanyak 24 orang lainnya dijanjikan berangkat ke Polandia dan tujuh lainnya yang beberapa waktu lalu sudah kita amankan," ujarnya di Jakarta Timur, Selasa (24/8/2021).
Menurut Benny, para korban dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), pegawai perkebunan dan peternakan itu diurus para calo dari PT Mapan dan LPK dipastikan tidak resmi alias ilegal. Baca: BP2MI Gagalkan 2 Wanita asal Cianjur dan NTB yang Akan Jadi Korban Perdagangan Manusia di Qatar
"PT Mapan diskorsing yang artinya tidak punya hak untuk merekrut dan penempatan pekerja migran. Dua orang dan 24 orang ini akan diberangkatkan oleh LPK, LPK tidak punya hak dan izin untuk perekrutan maupun penempatan," ungkapnya.
Benny menuturkan, pungutan biaya itu dipastikan ilegal dan merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang. "Sekali lagi apa yang dilakukan BP2MI adalah upaya secara serius negara memerangi sindikat-sindikat penempatan ilegal calon pekerja Indonesia," tuturnya.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, korban yang hendak diberangkatkan itu diminta sejumlah uang tunai berkisar antara Rp40-50 juta. "Dua orang dikirim ke Qatar. Sebanyak 24 orang lainnya dijanjikan berangkat ke Polandia dan tujuh lainnya yang beberapa waktu lalu sudah kita amankan," ujarnya di Jakarta Timur, Selasa (24/8/2021).
Menurut Benny, para korban dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), pegawai perkebunan dan peternakan itu diurus para calo dari PT Mapan dan LPK dipastikan tidak resmi alias ilegal. Baca: BP2MI Gagalkan 2 Wanita asal Cianjur dan NTB yang Akan Jadi Korban Perdagangan Manusia di Qatar
"PT Mapan diskorsing yang artinya tidak punya hak untuk merekrut dan penempatan pekerja migran. Dua orang dan 24 orang ini akan diberangkatkan oleh LPK, LPK tidak punya hak dan izin untuk perekrutan maupun penempatan," ungkapnya.
Benny menuturkan, pungutan biaya itu dipastikan ilegal dan merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang. "Sekali lagi apa yang dilakukan BP2MI adalah upaya secara serius negara memerangi sindikat-sindikat penempatan ilegal calon pekerja Indonesia," tuturnya.
(hab)
Lihat Juga :
tulis komentar anda