Pengamat Sayangkan Rencana Kenaikan Pendapatan DPRD DKI di Tengah Pandemi

Melihat angka-angka tersebut, Uchok menyebut rencana kenaikan anggaran DPRD sebenarnya layak dipertanyakan. Sebab, seiring berkurangnya pendapatan daerah dari sektor pajak akibat pandemi akan membuat banyak proyek Pemprov DKI terbengkalai. “Dananya (untuk proyek) tidak ada karena ekonomi belum membaik,” ucapnya. (Baca juga: Kenaikan Gaji DPRD DKI Dinilai Bebani Rakyat)

Lagipula Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI tahun ini juga merosot. Merosotnya PAD DKI sempat disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Musyawarah Pembangunan (Musrembang) April lalu. Saat itu, PAD DKI merosot hingga 53%. Terlebih lagi, pendapatan utama DKI memang mengandalkan pajak.

Dia menilai fungsi pengawasan dari DPRD DKI tidak akan terlalu dibutuhkan tahun depan karena proyek-proyek Pemprov DKI diprediksi akan banyak yang terbengkalai. “Artinya lagi, anggota dewan tidak akan ada kerjaan besok. Apa yang mau diawasi?” ujar Uchok.

Dia menyarankan bila DPRD DKI bersikukuh mengesahkan penambahan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus turun tangan. “Kita minta Mendagri Tito Karnavian untuk merevisi banyak kegiatan dalam anggaran DPRD,” katanya.