Anggota DPRD Ini Sebut PSBB DKI Hanya Kuat Retorika
Sabtu, 19 September 2020 - 05:10 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai pengetatan PSBB yang diterapkan sejak Senin 14 September 2020 hanyalah retorika. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai pengetatan PSBB yang diterapkan sejak Senin 14 September 2020 hanyalah retorika. Dia menilai implementasi di lapangan sangat berantakan.
Salah satu contoh PSBB pengetatan hanya kuat diretorika adalah tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Misalnya saja restoran dan perkantoran yang hanya dilakukan penutupan tanpa adanya sanksi administrasi. (Baca juga: Ini Daftar Kantor Pemprov DKI Jakarta yang Ditutup Akibat COVID-19)
Selain itu, pergerakan masyarakat luar Jakarta juga tidak dibatasi dan bebas bermobilitas. Sementara hanya warga DKI yang dibatasi. Hal itu ternyata tidak efektif.
"Kebijakan yang diambil dalam PSBB fase II tidak seperti yang diharapkan. Lebih kuat retorikanya daripada operasionalnya," ujar Gilbert, Jumat (18/9/2020).
Epidemiologis sekaligus mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menyebut seharusnya PSBB pengetatan yang diterapkan sekarang ini dibedah secara ilmiah. Kegagalan pada masa transisi yang berbuntut meroketnya kasus positif Covid-19 di Jakarta perlu dilakukan. (Baca juga: Tak Pakai Masker di Dalam Mobil Bisa Kena Sanksi)
"Sejak awal kita berharap dipetakan atau dibedah persoalan kenapa terjadi lonjakan atau kegagalan PSBB Transisi dan berikan solusi yang tepat. Di sini perlu pendekatan ilmiah," ucapnya.
Salah satu contoh PSBB pengetatan hanya kuat diretorika adalah tidak adanya penegakan hukum yang dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Misalnya saja restoran dan perkantoran yang hanya dilakukan penutupan tanpa adanya sanksi administrasi. (Baca juga: Ini Daftar Kantor Pemprov DKI Jakarta yang Ditutup Akibat COVID-19)
Selain itu, pergerakan masyarakat luar Jakarta juga tidak dibatasi dan bebas bermobilitas. Sementara hanya warga DKI yang dibatasi. Hal itu ternyata tidak efektif.
"Kebijakan yang diambil dalam PSBB fase II tidak seperti yang diharapkan. Lebih kuat retorikanya daripada operasionalnya," ujar Gilbert, Jumat (18/9/2020).
Epidemiologis sekaligus mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menyebut seharusnya PSBB pengetatan yang diterapkan sekarang ini dibedah secara ilmiah. Kegagalan pada masa transisi yang berbuntut meroketnya kasus positif Covid-19 di Jakarta perlu dilakukan. (Baca juga: Tak Pakai Masker di Dalam Mobil Bisa Kena Sanksi)
"Sejak awal kita berharap dipetakan atau dibedah persoalan kenapa terjadi lonjakan atau kegagalan PSBB Transisi dan berikan solusi yang tepat. Di sini perlu pendekatan ilmiah," ucapnya.
(jon)
tulis komentar anda