Pakai APBD 2014, DPRD dan Pemprov DKI Gagal Bersinergi

JAKARTA - Pengamat menyayangkan soal hasil akhir rapat pembahasan evaluasi APBD antara Badan Anggaran dan TPAD DKI. Dia menilai hubungan keduanya makin kurang harmonis dan tidak memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat.

"Sangat disayangkan bahwa DKI tidak menggunakan APBD 2015. Ini menjadi catatan publik bahwa legislatif dan eksekutif gagal bersinergi untuk menjalankan peran dan fungsinya secara lebih optimal," kata Pengamat Politik dari UIN SYarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak saat dihubungi Sindonews, Sabtu(21/3/2015).

Dampaknya, lanjut Zaki akan terjadi penurunan mutu atau kualitas dalam pembangunan di Ibukota. Harusnya APBD sejalan dengan kondisi sosial ekonomi yang berjalan dinamis, yang lalu disusun sebagai skala prioritas.

"Dengan APBD lama, artinya logika penganggaran yg bersifat dinamis tidak berjalan. Tentu patut disesalkan," tutup Zaki.

Seperti diketahui, Kemendagri meminta DPRD DKI untuk membahas evaluasi APBD DKI 2015 bersama TAPD dengan batas waktu sampai Jumat (20 Maret 2015). Namun karena hingga kemarin tidak juga mendapatkan titik temu, akhirnya eksekutif dan legislatif sepakat gunakan APBD 2014.